Menyalami Prabowo dan Gagal Paham Politik Kerakyatan

December 23, 2024 10 menit baca

Pada Sabtu kemarin (20/12) Bung Zaki telah menuliskan empat kemungkinan bagi sikap berlebihan masisir dalam menyalami Presiden Indonesia. Empat Kemungkinan itu boleh jadi salah satunya (misalnya riding the wave saja) atau kesemuanya (misal riding the wave dan kesadaran palsu atau keempat kemungkinan sekaligus) ada secara bersamaan dalam mendorong sikap berlebihan itu.

Di tulisan ini, saya akan mengoreksi kemungkinan ketiga, yang saya kira penting karena menyangkut modus pengetahuan kita. Kemudian saya akan beranjak menambahkan satu kemungkinan lagi yang belum dijelaskan Zaki: yaitu gagal paham masisir tentang politik kerakyatan.

Kemungkinan ketiga berkata bahwa ketika dihadapkan pada kebisingan, pada peristiwa yang acak dan datang secara mendadak, mekanisme berpikir kita secara heuristik cenderung memilah dan memilih konsepsi yang paling umum dan sederhana. Saya setuju akan hal ini namun tidak sepakat ketika Zaki menekankan bahwa keumuman itu kembali kepada kategori logis, seperti genus.

Ketika saya bersama Isteri mempraktikkan permainan yang ditawarkan Zaki, apa yang terjadi adalah berbeda. Alih-alih kategori genus, yang muncul justru asosiasi linguistik yang diselaraskan dengan pengalaman sehari-hari. Karena saya lebih familiar dengan keburukan-keburukan Prabowo dibandingkan kebaikannya, lebih-lebih ini membekas secara emosional dan sehari-hari turut membentuk pikiran saya tentangnya, maka yang pertama muncul dalam pikiran adalah penjahat HAM. Tak berbeda jauh dengan Isteri, yang pertama kali muncul adalah terduga pelanggar HAM dan militer Orba.

Ketika pamflet pertemuan Prabowo dengan masisir disebar di medsos, sontak yang terpikirkan adalah ogah-ogahan menghadiri pertemuan itu. Bagi sebagian masisir jurnalis dan media, ia mesti hadir karena ini akan menjadi pemberitaan besar. Ada juga masisir yang datang-datang saja karena yang hadir adalah “presiden”. Sedangkan bagi sebagian masisir pemuja Prabowo, menghadiri acara itu adalah wajib dan tidak menghadiri sama dengan tidak memberikan dukungan untuk sosok yang dia puja.

Di kasus yang barusan disebutkan, apa yang paling umum dari objek pada dasarnya adalah asosiasi linguistik dan familiaritas objek berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sedangkan familiaritas kita terhadap objek tidak ditentukan oleh definisi universal atas objek, tetapi pada interaksi kita dengannya.

Namun asosiasi linguistik dan familiaritas objek dalam pengalaman sehari-hari tidak selalu benar dan sesuai dengan kenyataan. Kita justru sering mendapati pembelokan realitas dan ide-ide tentangnya disebarkan serta kita terima sebagai bagian dari kesadaran palsu. Kesadaran palsu ini sifatnya meluas dan dominan, bertengger di setiap ranting dan jaringan informasi tentang satu objek tertentu. Dan selalu direproduksi setiap waktu, tidak terbatas pada waktu pemilu, sebagaimana dicontohkan Zaki. Pemilu hanyalah momen di mana informasi keliru direproduksi secara lebih intens.

Kesadaran palsu juga dibentuk oleh berbagai bentuk gagal paham. Gagal paham tentang kedaulatan misalnya. Kita menundukkan diri pada negara dan merasa patriotik di hadapannya, tapi terhadap rakyat yang lebih rendah kelas dan kedudukannya menistakan, atau sekurangnya tidak menempatkannya sebagai prioritas. Padahal, yang terakhir adalah sang pemilik kedaulatan sejati.

Kesadaran palsu ini kebanyakan berpenetrasi secara tak sadar dan ditanamkan mulai dari unit terkecil sosial, dari keluarga hingga negara, dan melalui berbagai saluran, lewat pendidikan, agama, sastra, media, surat kabar, hingga iklan-iklan. Kesadaran dapat disingkap hanya melalui temuan dan kerja-kerja ilmiah terhadap objek yang diselubungi kepalsuan: lewat penyelidikan, analisa dan penjelasan ilmiah.

Gagal Paham Politik Kerakyatan

Ketika di Indonesia berbagai kelompok lapisan rakyat sedang mengagendakan bentuk-bentuk perlawanan terhadap rencana kenaikan PPN 12%, masisir yang terdidik manhaj Azhari justru sedang berebutan (dan hampir membuat Syaikh Besar tergelincir) menyalami Presiden. Ini adalah ironi yang mendorong saya memulai tulisan ini.

Sekurang-kurangnya fenomena ini memperlihatkan betapa lemahnya solidaritas kita untuk kekuatan perlawanan rakyat di Indonesia. Jangankan gagasan tentang “rakyat” pada umumnya, kita seolah secara moral tidak memiliki simpati di hadapan korban dan agenda perlawanan mereka: pada konflik agraria, konflik Papua, cerita-cerita tentang pekerja rentan, generasi sandwich, kerentanan ojol dan kisah-kisah pengusiran, yang disuarakan dari perspektif korban. Sebagian masisir bisa dikatakan jarang mendengar tentang penindasan dan kekerasan itu[1]. Lebih-lebih tentang bagaimana korban dan elemen-elemen rakyat mengagendakan gerakannya secara politis, tak banyak dari kita yang penasaran. Padahal kesemua ini termasuk dari aktivitas politik.

Perbincangan politik di antara masisir sejauh yang saya amati kebanyakan berputar pada perebutan kekuasaan di antara partai. Anda bisa ketik di google kata “masisir” dan “politik” maka apa yang dituliskan tak jauh dari itu. Apakah arti edukasi politik Indonesia untuk masisir? Sebagian besar jawabannya adalah apa saja sejauh itu menyangkut paslon Pemilu. Lantas ketika berbagai peristiwa politik terjadi, maka itu juga dipikirkan sebagai bagian dari perebutan kekuasaan di antara paslon dan partainya. Euforia politik juga baru muncul ketika Pemilu dan leksikon politiknya begitu sempit. Apa itu politik? jika bukan 02 berarti 01 (dan betapa dungunya ada orang yang menganggap bahwa setiap yang menolak menyalami Prabowo adalah ‘anak abah’). Selain itu apa? mungkin Pemira PPMI.

Pemira PPMI biasa dipahami sebagai kompetisi antar calon dan elemen-elemen masisir pendukungnya. Ada sebuah ajakan pastinya untuk menjadikan Pemira sebagai wadah bagi kita masisir untuk berpartisipasi aktif sebagai aktor politik. Sedangkan konsep Pemira sendiri berkiblat pada Pemilu di Indonesia. Demikian halnya tentang kompetisi antar paslon pemira, aktivismenya penuh dengan hingar bingar perebutan kekuasaan “partai”. Lantas, masisir sebagai Student Governance System? adalah ATM (amati-tiru-modifikasi) dari aktivisme mahasiswa di Indonesia yang sejatinya adalah miniatur dari parlementerisme rezim[2]. Tentang Atdik? no comment karena akan panjang, hehe.

Kesadaran politik seperti ini merupakan cerminan dari kesadaran politik untuk kaum elit, yang berfokus pada perebutan kekuasaan antar aktor dan mengabaikan kedaulatan rakyat sebagai pemilik negara yang sah. Dalam perbincangan politik elit, rakyat sering tidak masuk hitungan (tapi sering masuk kalkulasi keuntungan, hehe). Sedangkan politik kerakyatan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perjuangan politik yang berorientasi pada persoalan rakyat dan yang mengedepankan suara rakyat sebagai pusat perjuangan politik.

Tentu ada banyak varian sistem berpikir dan gerakan rakyat yang mesti dipelajari. Tapi yang lebih utama, kita harus terlebih dahulu mengetahui alasan mengapa sejak lahir kita sangat kurang memiliki kesadaran politik kerakyatan?

Banyak dari kita, tak terkecuali penulis, sejak masih belia tidak terdidik dalam ilmu politik dan menganggap bahwa politik bukanlah ilmu. Yang kita pelajari adalah bagaimana caranya menjadi warga negara yang hafal Pancasila, UUD, parlemen, nama-nama presiden dan pahlawan. Tidak banyak juga yang mengetahui bahwa gerakan rakyat, demonstrasi dan aksi massa juga termasuk aktivitas politik. Padahal kata Rancière, apa pun praktik subversi dan pematahan praktik-praktik rezim yang sewenang-wenang adalah politik sejati .

ketika ada demonstrasi buang susu di Boyolali, yang dilihat adalah aspek religiusnya, “heh, mubazir!” atau aspek lain yang menyangkut ego kita “bikin macet, ah!” Padahal membuang susu tidak pernah terjadi jika hak-hak peternak sapi terpenuhi. Pesan yang ingin dikomunikasikan melalui demo peternak sapi tersebut adalah pesan politik tentang ketidakadilan yang mereka alami. Sejak Sekolah Dasar kita dididik untuk tidak meniru aksi semacam ini, karena ugal-ugalan dan secara politik kurang bermartabat.

Tapi sejatinya, teman-teman yang budiman, ketakterdidikan kita tentang politik telah dimulai sejak kesadaran politik rakyat secara masif disanitasi oleh Rezim Soeharto. Di Rezim Soeharto hampir aktivisme politik hanya dinikmati oleh kalangan elit, sedangan leksikon politiknya tidak lebih dari politik sopan-santun, politik konsolidasi. Sanitasi berlangsung hingga kini. Selama satu generasi, pikiran kita disuapi dengan ide-ide pembangunan, harmoni, ketertiban, negara-keluarga, pertumbuhan ekonomi. Bagi siapa pun yang menunjukkan penentangan, dari partai hingga ormas sekalipun, ia mesti dijeruji kalau tidak dihilangkan.

Sudah bodoh di ranah politik, kita juga secara sistematis dimiskinkan dalam hal wawasan sejarah. Kita dipaksa untuk melupakan capaian dan torehan perjuangan rakyat. Selain itu, banyak narasi yang menyangkut negara, seperti sejarah 65 dan riwayat kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, kezaliman dan ketidakadilannya dihapuskan dari kurikulum sekolah. Di televisi, lebih banyak dialihkan ke isu lain yang kurang substansial dan cenderung ditutup-tutupi. Tentang Soeharto yang pernah melakukan pembantaian massal 65, operasi militer di Aceh dan apa yang terjadi di Papua hingga kini, kekerasan anti-Tionghoa, tentang Prabowo yang pernah menculik aktivis 98 dan melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Ini masih menyangkut kejahatan yang terjadi, belum menyangkut krisis struktural seperti KKN, kemiskinan, penggusuran dan lain sebagainya.

Gagal paham politik kerakyatan menjadi salah satu faktor mengapa banyak masisir berebut-salam dengan Prabowo. Semakin banyak narasi pemujaannya dan semakin jauh kita dari sikap kritis, maka akan semakin sulit menghilangkan gagal paham politik ini. Dan ini akan menjadi hambatan serius mendatang bagi generasi muda untuk turut menentang kebijakan-kebijakan timpang Negara, seperti kenaikan ppn 12% yang dampaknya tidak hanya di supply chain, bobroknya swadaya pangan yang akan dibangun di Papua dan bahaya makan gratis yang sewaktu-waktu bisa dibuat senjata darurat untuk menghadapi perlawanan rakyat ketika krisis terjadi.

Catatan Akhir

[1] pada kasus pelecehan yang terjadi di masisir, sebagian besar justru penasaran dengan bagaimana pelecehan itu terjadi alih-alih bagaimana kondisi korban sekarang.

[2] sudah banyak kritik tajam tentang berlakunya SGS di Indonesia. Dan perlu diperhatikan bahwa penulis tidak “nyinyir” terhadap realitas politik masisir, penulis hanya mengkritik sistemnya, tanpa merendahkan ketulusan moral sebagian aktor di dalamnya yang memang secara serius mengadvokasi kepentingan masisir.