Krisis Kebudayaan atau Krisis Rezim!

Terjemahan ini adalah teks al-Alim yang diterbitkan pertama kali pada tahun ’85. Kemudian dibukukan bersama artikel lainnya di buku Mafaahim wa Qadaaya Isykaliyah. Diterjemahkan oleh I. S. Savirta

Awal abad kita ini, tepatnya pada Juli 1903, di Kairo terbit sebuah novel anggitan pemikir-sastrawan Farah Anton yang berjudul “Agama, Pengetahuan, dan Harta”. Kata “Novel” sebenarnya adalah penggunaan majas, atau “supaya mudah” kita ucapkan; sebagaimana ia katakan sendiri dalam pembuka bukunya. (Pasalnya,) novel tersebut kebanyakan berisi dialog filosofis-sosial antara wakil (representasi) tiga kota; kota agama, kota pengetahuan, dan kota harta. Dialog tadi mencapai titik kulminasi ketika kita dikejutkan oleh pertikaian yang terjadi antara para pemilik pekerjaan (bos) di satu sisi, dan para pekerja di sisi lainnya. Antara dua kelas tadi, para ulama (atau kosa kata baru kita menyebutnya cendekiawan/intelektual/budayawan/mutasaqqaf) berdiri.

Wakil kelas pekerja berdiri dan menyatakan keluhan kelasnya soal ketamakan para bos, dan menuntut keikutsertaan kaumnya dalam pembagian keuntungan.

Wakil para bos, di depannya, justru memberikan alibi bahwa keluhan mereka adalah hasil hasutan antek asing; “Kita mencintai para pekerja kita selayaknya mereka adalah anak kita. Bagaimana tidak; mereka adalah rekan dan serikat kita dalam bekerja. Keluhan (sebagian mereka) pada kita sejatinya adalah keluhan orang-orang tamak yang menyisipkan pikiran mereka dan menghasut kelas kita. Biarlah pemerintah memisahkan para pekerja dari para penghasut tadi. Damailah kita semua dengan begitu.”

Ucapan wakil tadi menyisipkan suatu sindiran halus pada kaum intelek; penghasut kelas pekerja. Dari barisan mereka, seseorang berdiri dan membantah bualan wakil bos tadi; “Kalau begitu, pertanyaannya adalah: ketika orang-orang yang mereka sebut sebagai penghasut kita singkirkan, apakah kedamaian akan tercipta bagi para kelas pekerja? kebahagiaan pula ketenangan mereka. Atau kedamaian itu hanyalah justru kematian materiel lagi imateriel selayaknya orang mati di kuburan?!”

Lalu orang tadi ganti menghadap para agamawan sambil menuding dan menuduh mereka: menjilat orang-orang kaya dan pemilik harta, mendampingi mereka di segala hal sampai pada yang dilarang oleh agama, dan mengelabui para rakyat agar ‘sibuk dengan mimpi dan khayalan daripada kepentingan mereka yang nyata’.

Sampai cuplikan novel ini, kita merasakan persekongkolan antara para intelek-pekerja, di hadapan persekongkolan para bos dan agamawan. Kaum pekerja pada akhirnya memberikan saran yang jelas dan mutlak; Pabrik, kios, dan fasilitas lainnya milik umat, dan umat sendiri lah yang akan mengurus dirinya sendiri dan membagikan keuntungannya. Pemerintah adalah satu-satunya pedagang yang mengatur pabrik, kios, dan pertanian. Sejatinya, seruan itu adalah seruan pada komunisme; ‘komunisme’ yang Farah Anton pakai pada waktu yang masih begitu dini. Pertikaian dan pertikaian tak henti-hentinya terus merayap antara para pekerja dan para ulama (agamawan/intelektual)—atau lebih tepatnya ulama moderat seperti kata Anton. Sebut saja: perceraian ide kelas antara mereka berdua. Beberapa ulama mengajukan solusi yang kompromistis antara dua pihak: kenaikan upah pekerja, dan wajib pajak bagi para bos. Para pekerja menolak usulan itu dan merasa para ulama telah berpaling dari mereka.

Pagi harinya, orang-orang melihat dinding-dinding jalanan dipenuhi slogan-slogan yang ditulis dengan tinta tebal: kaum terdidik (muhadzzab) mengkhianati kaum miskin. Kaum terdidik adalah cendekiawan-ulama. Di bawah slogan itu, kita menemukan tulisan lain yang sebagian paragrafnya berbunyi: mereka telah menipu dan menertawakan kalian. Jangan mempercayai mereka, dan jangan terima sarannya…Wahai saudara sekalian..taukah kalian siapa yang mengkhianati kalian?..Yang mengkhianati kalian adalah mereka yang kalian sebut sebagai ulama yang moderat. Mereka tidak tau bahwa sikap moderat tidak mengembalikan hak yang telah hilang. Mereka bilang mereka memiliki pengetahuan(ilmu) namun justru mereka keluar dari jantung kaumnya dan berpaling dari melayaninya?! Bilanglah pada mereka bahwa kalian tidak butuh mereka layani apabila mereka masih begitu…dan justru lebih baik bagi kita untuk memusuhinya. Mereka telah mengikuti para pemuka agama dan condong pada pemilik harta; mengedarkan kepentingannya dan memenuhi perut-perutnya”.

Maaf apabila sisa cerita novel tersebut tidak memililki kelanjutan, dan maaf karna telah terlalu lama memamerkan beberapa cuplikannya. Namun, cuplikan tadi adalah pembuka yang bagus bagi topik kita. Dari situ, kita bisa menyimpulkan beberapa hal:

Novel tersebut tidak menyangsikan ulama-intelek secara umum, melainkan hanya yang ‘moderat’ saja. Dalam pertikaian para pekerja dengan kaum pemilik modal, para pekerja dengan gagah dan bangga berkata: apabila mereka punya pemikir dan filsuf, kita pun begitu. Lalu satu persatu nama para filsuf mereka disebut. Termasuk: Filsuf Karl Marx. Lebih dari itu, Farah Anton memang penulis novel yang intelek dan memerhatikan isu-isu demokrasi, pembebasan, progresivitas, dan pemikiran ilmiah. Jurnalnya, al-Jamiah, sejak terbitnya di tahun 1899, adalah mimbar kebudayaan-pencerahan yang mencerminkan tendensi ilmiah baru dalam wahana pemikiran Arab Modern. Novel tersebut (sekali lagi) tidak menyangsikan seluruh golongan intelektual, melainkan hanya golongan yang menjadikan intelektualitasnya sebagai alat untuk melayani para pemangku kuasa dan harta: yaitu dengan cara menggeneralisir konflik sosial. dengan begitu, novel ini mengungkapkan secara tidak langsung bahwa tiap kelas memiliki intelektualnya masing-masing yang mengungkapkan kepentingannya. Tak ada intelektualitas/kebudayaan satu yang sanggup mengungkapkan masyarakat sebagai satu kesatuan. Yang ada hanyalah: kebudayaan yang mencerminkan kepentingan yang sedang berkuasa, dan kebudayaan lain yang mencerminkan mayoritas rakyat. Bahasa sederhananya: Kebudayaan memiliki signifikansi kelas tanpa menafikan watak nasionalisnya yang umum.

Novel tersebut kemudian mengungkapkan satu hal: seorang Intelektual terkadang muncul dari kelas asal ‘rakyatnya’, namun aksi dan pengamatannya justru menjadikan ia, secara objektif, digolongkan pada kelas lain yang bertentangan dengan kelas di mana ia tumbuh—sebagaimana novel tersebut ceritakan. Bahkan kehidupan Farah Anton seluruhnya adalah tentang pentingnya intelektualitas dan keberbahayaannya pada konflik sosial. Para pekerja, tepat di hari selanjutnya, menujukan selebaran mereka bukan pada para pemilik modal secara langsung, melainkan pada bahaya langsung yang mengintimidasi mereka: ide dan tawaran yang ‘ulama moderat’ ajukan. Inilah yang selayaknya dihadapi dengan tegas.

Hal terakhir yang bisa kita ambil dari novel ini adalah bahwa kekuasaan terkadang menggunakan agamawan untuk mengelabui rakyat dari kepentingan sejati mereka.

Betapa banyaknya isyarat kaya lainnya yang bisa kita terangkan dari novel yang menjadi pelopor dari kacamata intelektualitas—kalau tidak dikatakan secara estetika. Perlu dikatakan bahwa nilai novel tersebut bukan hanya sekedar nilai historis yang terbilang progresif di era awal pemikiran Arab Modern. Bahkan saya bisa bilang bahwa nilai progresifnya masih bisa kita teladani sampai hari ini. Betapa lalainya banyak para pemikir Arab yang membaca kondisi sosial dan kultural hari ini dari ide-ide semacam ini yang kita baca di novel yang telah ada sejak delapan puluh dua tahun lalu!

Kebudayaan di antara tiga posisi

Banyak dari intelektual Arab yang ketika membicarakan kebudayaan—khususnya Arab Modern, justru memilih menampilkannya dalam posisinya yang sama sekali metafisis-mutlak, bagaikan bongkahan bisu yang berada lepas di atas sejarah dan pergolakan sosial yang bermacam-macam. Dengan begitu, adakalanya dari mereka yang memujinya secara keseluruhan, dan ada juga yang menyangsikan. Dua posisi tadi sama-sama berujung pada satu hal: kealpaan tentang kebenaran, tentang sejarah, apalagi tentang keterasingan dan ketidakmampuan aksi objektif yang berdampak.

Saya cukup menampilkan tiga contoh posisi yang kontradiktif.

Pertama, setumpuk laporan yang UNISCO terbitkan tahun-tahun akhir ini seputar kebudayaan di dunia Arab. Tiap laporan tersebut menampilkan satu negara Arab. Ini ditambah dengan hasil studi yang cukup tebal keluaran “Organisasi Arab untuk Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengetahuan” dengan judul “Laporan Final dan Tawaran oleh Pakar Resmi seputar Strategi Kebudayaan di Negara-Negara Arab”. Saya bukannya tidak mengakui upaya baik yang ada di dokumen dan laporan tersebut guna memberikan deskripsi kondisi budaya di negara-negara Arab, dan upaya memberikan rancangan komprehensif yang mencakup proyek-proyek kebudayaan lokal maupun nasional. Namun, kebudayaan Arab di dalamnya tampak seakan hanyalah proyek-proyek yang bertebaran dan keberadaannya digantungkan pada kekosongan tanpa signifikansi atau spesifikasi sosial. Ia hanyalah ‘keberlanjutan—kata laporan para pakar resmi—pada pertumbuhan, kreatifitas, dan perkembangan yang telah ada sepanjang masa’. Tapi apa kebudayaan yang kontinu pada ‘pertumbuhan, kreatifitas, dan perkembangan’? Apa signifikansi, fungsi, tujuan, dan isykalnya hari ini? Tak ada! selain pandangan abstrak yang terapung tentang pentingnya menjaga kedirian budaya kita dalam lingkup pertemuan membahagiakan antara ‘keaslian’ dan ‘kemodernan’! Bagaimana? Tak ada yang tau! Tak penting! Yang penting adalah kita kunyah jargon-jargon besar yang terbelah-belah itu, lalu kita bersandar, beristirahat, dan tenang-tenang saja atas perjalanan kebudayaan kita yang ‘berhasil’, lalu atas kondisi kita hari ini, baik di tingkatan kekuasaan politik maupun tingkatan struktur sosial.

Menghadapi posisi yang amat tenang ini, kita menemukan posisi lain yang berkebalikan: tidak tenang dan cukup gelisah sama sekali; sebuah antitesa posisi pertama—meskipun posisi pertama dan kedua sama-sama melihat kebudayaan dengan pandangan abstrak-metafisis, sebagai bongkahan bisu, dan menilainya dengan satu nilai yang mutlak. Berbeda dengan posisi yang pertama, kalangan kedua ini justru menyangsikan keseluruhan praktik dan ungkapan kebudayaan Arab, lalu menyerukan pada pemutusan radikal metodologis-epistemik-ideologis, sebagai pelampuan pada struktur kebudayaan yang sama sekali baru. Mungkin posisi ini tepatnya bisa saya tudingkan pada penyair Adonis, dan khususnya buku ‘dentuman Modernitas’ miliknya, yang menjadi jilid ketiga dari serial bukunya yang berjudul ‘Yang statis dan dinamis’. Buku tersebut adalah seruan pada pemutusan total ingatan warisan kebudayaan kita secara mutlak, apalagi tentang kesangsiannya soal era Nahdah dan penolakannya secara radikal. Mungkin juga posisi ini saya tudingkan pada pemikir asal Maroko, Abdullah Laroui, dan khususnya buku ‘Ideologi Arab Kontemporer’ karangannya, melalui sikap berlebihannya pada ajakan menumbangkan pemikiran salafis dan eklektis sampai taraf ‘merelakan kita berbeda dari yang lain’ (Yang lain di sini adalah kebudayaan Barat) dengan aksen (kelokalan) kita saja, bukan dengan konten apa yang ia ucapkan. Mungkin ada yang menyela dan berkata: Dengan begitu, kebudayaan kontemporer kita hanyalah tunduk pada kebudayaan yang-lain?. Laroui menjawab: Biarlah, kalau itu memang solusinya.

Barangkali saya akan mencukupkan diri dengan menyebutkan pemikir asal Maroko, Muhammad Abid al-Jabiri yang di bukunya “ Wacana Arab Kontemporer” menyatakan bahwa era pemikiran Arab Modern dan Kontemporer adalah era yang mati, atau dapat diperlakukan selayaknya era yang mati. Dan ‘Akal Arab’ telah gagal membangun wacana harmonis seputar segala isu yang selama seratus tahun lalu telah melemparkan dirinya sendiri. Maka kontruksi ideologi Nahdah tidak mampu untuk disandarkan pada (hanya sebatas) dataran “mimpi”, begitu juga tidak mampu membangun teori revolusioner yang cukup dijadikan peta pada dataran praktik dan perubahan”. Jabiri menilai bahwa Pemikiran Nahdah Arab Modern maupun Kontemporer, seperti pemikiran Islam di abad pertengahan, adalah ”cerminan dari pembacaan atau beberapa pembacaan terhadap pemikiran yang-lain dan bukan pada sejarahnya yang khusus.” Ia menuduh Akal Arab dengan kejumudan karena selalu bersandar pada paradigma Salafis, penggunaan Qiyas Fiqhiy (Ghaaib ala al-Syahid), penggunaan ideologi untuk menutupi kekurangan kognitif, dan memperlakukan hal yang mumkin (prospektif) sebagai hal yang riil.

Terakhir, saya akan menyebutkan posisi ketiga mengenai pandagan terhadap kebudayaan Arab Modern yang menjadi antitesa dari posisi sebelumnya. Kalangan ini melihat krisis kebudayaan Arab Modern kita secara garis besar terletak pada depedensinya terhadap pemikiran Barat—Kapitalis maupun Sosialis, dan pematahannya pada keaslian warisan budaya dirinya. Karena itu, posisi ini menyerukan untuk menolak kebudayaan Barat secara umum—kecuali terobosan teknologinya, dan kembali pada warisan Salafi secara garis besar—khususnya warisan agama: sebagai peneguhan pada kekhasan dan keaslian kebudayaan nasional kita, dan penghayatannya sebagai sumber kreatifitas dan pembaharuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kita secara umum. Upaya yang ada di posisi ini bermacam-macam dan memiliki keterpautan: ada dari mereka yang memiliki arah salafi garis keras yang melihat sejarah dengan kacamata esensialis-statis dan menjadikan masa lalu sebagai tolak ukur nilai dan praktik yang bersifat statis untuk membentuk hari ini dan masa depan. Ada juga dari mereka yang memiliki arah neo-salafis yang lebih realistis dan rasional, meskipun masih didominasi watak moderat, eklektis, selektif, dan chauvinis.

Di tulisan ini kita bukan ingin mendebat ketiga posisi tadi. Jadi cukuplah saya mengatakan bahwa tiga posisi tadi memposisikan kebudayaan Arab dengan posisi yang abstrak-ahistoris; kebudayaan tercabut dari konteks sosialnya dan tidak dilihat dengan macam-macam konflik, kontradiksi, perbedaan di dalamnya yang tergantung pada gerak aktivitas sosial-historis yang berbeda-beda.

Dengan begini, kita tidak bisa mengatakan sebagaimana perkataan kalangan di posisi pertama: kebudayaan Arab berjalan sesuai apa yang diinginkan, dan ‘Tak ada yang lebih baik secara probabilitas daripada apa yang telah ada’, dan apa yang kita butuhkan adalah sekedar proyek-proyek parsial untuk semata-mata ekstensi, perkembangan, dan hal-hal tersier. Ini jelas-jelas pembacaan yang dangkal dan kelalaian pada hakikat kenyataan kebudayaan kita.

Namun kita juga lantas tidak bisa menyerukan pematahan total pada ingatan warisan kita sebagaimana yang Adonis serukan. Memang benar: setiap fase pemikiran baru selayaknya melakukan pemutusan pada fase-fase pemikiran sebelumnya. Namun perlu dibedakan antara mengatakan ‘pemutusan total dengan ingatan warisan kita’ dan mengatakan ’pematahan dialektis yang berarti kontinuitas inovatif dan kesinambungan kritis baru sebagai ungkapan atas kebutuhan-kebutuhan objektif maupun subjektif yang baru. Adonis justru mengingatkan saya pada burung pipit yang Filsuf Jerman Immanuel Kant isyaratkan di bukunya “Kritik Rasio Murni”. Burung itu menghantam angin dengan kedua sayapnya supaya terbang. Dalam bayangannya, kalaulah tiada angin, ia akan terbang lebih mudah. Ia tidak tau bahwa kalaulah tiada angin yang menentang kedua sayapnya, ia tak akan bisa terbang!

Tak ada inovasi kebudayaan yang melepaskan dirinya dari ingatan warisan yang hidup, ‘berkat’ dan ‘kendati’-nya di satu waktu bersamaan.

Kita juga tidak bisa setuju pada seruan Laroui yang menyerupai dependensi pada pemikiran Barat, atau penilaian mutlak abstrak yang al-Jabiri telurkan dari apa yang ia sebut sebagai ‘Akal Arab’ secara umum. Anehnya, seruan Laroui dan penilaian Jabiri justru bertentangan dengan ciri dan sifat tulisan-tulisan mereka berdua: rasionalitas kritis dan metode historis.

Begitupun, kita juga tidak bisa ikrar pada kecenderungan salafis dengan dua sisinya: puritan dan neo-. Atas nama keaslian, mereka menyerukan untuk membekukan (laku dan cara pandang pada) kehidupan dan menarik diri dari pengetahuan modern dan peradabannya. Apalagi ketidak-tahu menahu mereka tentang pandangan objektif terhadap realitas di berbagai fenomena konflik.

Yang bermasalah dari seluruh posisi ini, dengan berbagai macam posisinya, adalah mereka memperlakukan kebudayaan dengan kacamata idealis-metafisis. Bukan pandangan sosial dan historis. Dengan begitu, kendati memiliki upaya dan niat baik, maupun renungan untuk berubah bahkan revolusi yang mereka akui, mereka justru malah: turut andil, dengan satu bentuk atau lainnya, dalam memperkeruh realitas kebudayaan kita hari ini, begitu juga realitas politik dan sosial yang dominan. Percakapan tentang krisis budaya, yang sering terdengar dari dan antar mereka, sejatinya adalah krisis mafhum tertentu bagi budaya, dan krisis kebudayaan tertentu.

Apa itu budaya?

Berdasarkan ini, penting bagi kita untuk merenungi makna kebudayaan dan hakikat krisisnya.

Saya ingin menegaskan dari awal bahwa tidak ada yang namanya kekosongan budaya yang terjadi baik bagi manusia maupun di masyarakat. Selalu ada kebudayaan yang mengisi manusia di manapun ia berada. Betapapun nilai, tingkatan, atau signifikansi sosialnya. (Sejatinya), orang-orang, tanpa terkecuali, adalah manusia yang berbudaya meskipun mereka tidak menjalankan fungsi budayawan di masyarakat. Itu karena tiap orang memiliki budaya (tsaqofah) yang tercermin dalam pandangan dirinya terhadap dunia, dan dalam praksis sosial maupun emosional, baik ia sadari maupun tidak. Karena itu, tujuan tatsqif—tindakan membudayakan, kadang kala justru adalah pengosongan budaya; pengosongan budaya, secara kritis, dengan tujuan membangun ulang budaya. Sederhananya: pembudayaan terkadang dilakukan untuk kritik, menentang, dan merubah struktur budaya yang berkuasa untuk membangun struktur budaya lain yang baru dan berbeda.

Barangkali berkenaan ini, saya akan berbagi pengalaman kecil milik saya saat bertemu dengan salah satu petani pada beberapa tahun silam. Petani ini adalah orang yang benar-benar fasih (pintar). Pada pertama kali bertemu, ia menguji saya dengan banyak hal; dari mulai gerak planet sampai masalah paling detail dan krisis-krisis manusia. Jawaban saya selalu mengecewakan dirinya. Dirinya selalu memiliki jawaban-jawaban siap pakai yang didominasi oleh watak mitos atau agama, sementara jawaban saya adalah jawaban yang dingin dan kering seperti kering dan dinginnya pengetahuan. Lalu petani yang fasih lagi baik hati itu bertanya pada saya: katakan padaku wahai Afandi (julukan), apa arti kata ‘salamaat’? Saya jawab: artinya, paman Gom’ah, adalah penghormatan dan rasa aman. Gom’ah lantas menertawakan jawaban saya yang datar. Ia menimpali: Dengar ya tuan Mahmud, salamat itu Sala nya adalah nama raja yang zolim sekali. Orang orang takut dan tunduk. Lalu raja “Sala” itu mati. Orang-orang senangnya bukan main dan saling bertemu sambil bilang: Salaa Maat. Salaa telah mati” Di sini lah saya berpikir saya menemukan kesempatan saya untuk berbicara dengan dirinya. “Paman Gom’ah, kalau begitu raja yang zalim itu telah mati, kan? artinya kezaliman juga telah mati, begitu kan?” Gom’ah lalu menjawab: Kezaliman masih ada di negara ini wahai tuan Mahmud! Lalu aku berkata: artinya Sala belum mati? Dia bingung. Saya melanjutkan, kalau Sala itu, wahai paman Gom’ah, adalah benar raja zalim, seharusnya orang-orang saling mengatakan: Salaa belum mati, Salaa harus mati! Paman Gom’ah menggelengkan kepalanya. Inilah cerita bagaimana saya menemukan celah untuk masuk ke seluruh struktur budaya miliknya, untuk mulai membuka perbincangan baru dengannya tentang politik sosial yang baru.

Lagi-lagi saya ingin mengatakan dengan singkat: tiap orang punya pandangan kebudayaannya masing-masing yang terpatri dalam konsepsi, tingkah laku, dan sikap-sikap sosialnya. Pandangan kebudayaan ini, meskipun dengan watak individual-subjektif, bukan semata pandangan yang ia buat sendiri untuk dirinya sendiri. Betapapun fenomenal dirinya atau kreatifitas yang ia miliki. Pandangan kebudayaan itu ia serap dari lingkup pengetahuan-sosial di mana ia hidup. Apalagi soal sikap sosial, praktik, pengalaman kehidupan miliknya dalam lingkup masyarakatnya secara khusus, maupun pada eranya secara umum. Keterangan Gom’ah terhadap ungkapan ‘Salamat’ adalah bagian dari struktur budaya yang mencerminkan ideologi kelas tertentu. Bagian itu tentu bukan ia yang buat, melainkan ia serap dan ia terapkan secara sosial. Orang-orang, meskipun dengan wataknya yang bebas bahkan kreatif—kadang-kadang karena mereka beraktivitas sebagai individu, bergerak dalam lingkup pengetahuan tertentu yang mengondisikan pergerakan mereka secara positif maupun negatif. Dengan begitu, kebudayaan tak hanya terbatas—sebagaimana seringkali disalahpahami—pada ungkapan, temuan, kosa kata, nilai sastra, seni, pemikiran, maupun pengetahuan saja. Melainkan ia mencakup segala muatan intelektual, emosional, spiritual di berbagai lingkup aktifitas politik, ekonomi, dan sosial. Kebudayaan, dengan arti ini, adalah bagian dari struktur ideologi sosial secara umum yang lebih komprehensif dan abstrak. Kebudayaan, sebagai struktur ideologi, bergejolak sebagai kekuatan aktif di berbagai jalinan masyarakat dan bentuk-bentuk politik, ekonomi, sosial, organisasi, dan tata kelola miliknya secara umum, dan di saat yang sama, adalah hasil dari jalinan, bentuk, dan ekstraksi darinya.

Distingsi antara apa yang disebut sebagai suprastruktur ideologi dan struktur basis ekonomi sebenarnya ialah semata distingsi fungsional saja. Kedua struktur itu saling berinteraksi dan integrasi. Kedua-duanya sama-sama memproduksi dan mereproduksi dalam proses reproduksi hubungan-hubungan produksi yang dominan. Tiap proyek politik, ekonomi, ataupun sosial pasti memiliki kosakata, deskripsi, dan nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan penggerak. Ia, di waktu yang sama, adalah buah dari proyek yang diluncurkan tersebut. Karena pada dasarnya: di setiap masyarakat kita tak menemukan hanya satu struktur budaya ideologi saja, melainkan memiliki struktur lain yang mengungkapkan tentang satu kelas, atau jalinan aliansi kelas-kelas sosial, dan di hadapannya ada struktur budaya lain yang menentang dan menjadi antitesa struktur budaya tadi. Inilah yang disebut sebagai pertentangan kelas di lingkup budaya dan ideologi. Sebagaimana tiap kekuasaan memiliki ideologi dan para intelektualnya, di hadapannya selalu ada ideologi yang menentang kekuasaan yang memadamkan api pergolakan kelas yang menyala. Artinya: kebudayaan bukanlah praktik yang netral, meskipun zahirnya terlihat begitu. Ia adalah medan pertentangan yang begitu tajam. Meskipun samar. Dalam jantung praktik sosial, ada medan pertentangan antara dua pandangan kebudayaan; ada pandangan kebudayaan ‘adukan semen’ yang berusaha untuk menyeragamkan dan menyatukan pemahaman, deskripsi, dan nilai sebagai upaya pembekuan dan sumbangsih pada situasi dominan yang mengungkapkan kepentingan kelas atau aliansi kelas yang sedang berkuasa. Ia adalah kebudayaan ‘perburuan manusia’ yang kadang kala menjelma dalam bentuknya yang terang-terangan, terbelalak, dan agresif, dalam mengawasi jurnalisme, buku, ungkapan-ungkapan kesenian dan upaya pembentukannya. Ia juga memisahkan para intelektual dari kerjanya, menangkap dan memenjarakan mereka, bahkan sampai membersihkan eksistensinya. Namun ada juga kebudayaan ‘penyuluhan’ yang rasional, radikal, bergerak pada pembaharuan dan revolusi, yang berupaya membentuk pandangan politik, ekonomi, dan sosial yang baru. Dialah kesadaran pejuang yang selalu berhasrat pada realitas manusia yang baru, lebih bebas, adil, inovatif, produktif, dan lebih bahagia.

(Namun) terlalu simplistik ketika kita hanya membatasi konflik masyarakat pada dua kebudayaan saja. Betapa banyak kebudayaan yang ada di satu masyarakat—khususnya masyakarat Arab kita, yang disebabkan berbagai struktur dan kerangka ekonomi, sosial, bahkan terkadang nasional, ataupun sektarian, yang memperumit konflik sosial. Bahkan terkadang pergulatan pemikiran dapat terjadi dalam satu kuasa saja; antara golongan yang saling beraliansi di dalamnya sebagai cerminan dari konflik yang terjadi di masyarakat. Yang perlu digaris bawahi adalah: di segala kondisi, selalu ada kebudayaan dominan yang hegemonik sebagai cerminan dari golongan sosial yang dominan. Saya tidak bermaksud bahwa dengan demikian hal itu adalah cerminan langsung darinya. Bukan juga sekedar slogan milik kekuasaan. Kebudayaan—dan pemikiran secara umum, kendati menjadi cerminan realitas sosial, memiliki tata bahasa dan logikanya sendiri yang relatif mandiri. Yang saya maksud adalah: esensi pikiran secara garis besar yang turut membentuk, secara tidak langsung, dalam memproduksi dan mereproduksi hubungan produksi yang dominan, dan hubungan kuasa yang hegemonik.

Kebudayaan dan Realitas

Jika uraian tadi adalah ’wajah’ kebudayaan, lalu di mana esensi krisisnya?

Secara garis besar, kata krisis diartikan sebagai ketidakseimbangan relasi fungsional antara pembentuk struktur tertentu. Krisis ekonomi misalnya, adalah ketidakseimbangan relasi antara produksi dan konsumsi. Krisis (yang melanda) kesehatan (manusia) adalah ketidakseimbangan hubungan fungsional antara satu organ atau beberapa organ di tubuh dengan organ lain. Dan begitu seterusnya. Lalu krisis budaya?

Tunggu dulu. Kebudayaan mana yang kita kehendaki? Apakah krisis kebudayaan resmi-Arab dominan yang menggambarkan sistem-sistem politik hegemonik? Atau krisis kebudayaan-kebudayaan oposisi kebudayaan rezim dan rezim kebudayaan? Krisis intelektual penguasa resmi Arab dan ideologinya atau krisis kebudayaan-oposisi , kontra, abolis, revolusi dan para intelektualnya?

Jikalau benar pemahaman kebudayaan sebagaimana kita terangkan tadi, bukankah baiknya kita memulai dahulu dengan refleksi realita yang mencerminkan kebudayaan ini, sebelum kita bahkan berbicara tentang kebudayaan itu sendiri? Bahasa sederhananya: kita teliti esensi krisis yang ada di realita Arab itu sendiri sebelum kita berbicara jauh tentang kebudayaan sebagai pantulan realita tadi?

Bukannya di sini kita ingin memajang hasil-hasil studi detail yang menganalisis realita Arab secara umum—dan Mesir khususnya, lalu menentukan ciri-ciri krisisnya. Kita cukup memberikan beberapa penilaian deskriptif secara umum.

Karenanya, kita cukup bilang bahwa: negara-negara Arab kita sejak abad ke-19 sampai hari ini menderita krisis dependensi yang total terhadap proyek kapitalisme internasional di berbagai struktur dan format politik ekonomi dan sosial. Tentu saja, ini tidak menafikan macam-macam upaya-upaya dan percobaan heroik agar keluar dari dependensi ini yang telah didedikasihkan sepanjang sejarah. Hanya saja, dalam realita kini—khususnya dari mulai tahun 70-an abad ini; setelah pembentukan proyek Nasserisme-nasionalis-progresif, dan pecahnya kontra-revolusi Sadat, dependensi demikian menjadi lebih mendalam dan bukan hanya mengorbankan Mesir saja, melainkan Arab keseluruhan. Inilah esensi krisis realita Arab kita: krisis depedensi yang disebebkan pembagian kerja secara internasional oleh kapitalis monopoli global yang: imperialis dan dikepalai oleh Amerika Serikat. Perlu digaris bawahi bahwa ini bukan sekedar krisis yang terjadi secara terpaksa oleh faktor eksternal saja, melainkan krisis struktur dan format politik, ekonomi, dan sosial secara internal yang turut andil mengondisikan dependensi ini. Atau secara objektif kita bisa bilang: inilah krisis alami dari kelas sosial yang rezim Arab adopsi.

Dan dari krisis inilah, krisis kebudayaan kita ikut menyusul. Krisis pemikiran Arab bukanlah hasil dari: dominasi nalar qiyas-fiqhiy sebagaimana Jabiri katakan, atau stuktur Salafis seperti kata Adonis, atau eklektis selektif ahistoris yang Laroui bilang, atau hasil dari keterasingan yang tak mengenali keaslian nasional dan warisan seperti kata Salafis. Memang, sebagian corak yang terjadi dalam praktik dan ejawantah kebudayaan Arab dominan hari ini bisa kita sepakat atau berbeda dalam penilaiannya. Namun itu bukan esensi krisis atau bahkan asal muasalnya. Krisis Budaya dikondisikan dan direlasikan dengan krisis realitas Arab; krisis depedensi terhadap imperialis global yang, kita juga tanyakan (sekali lagi), krisis kebudayaan yang mana? Kita telah bilang beberapa kali tadi bahwa ada lebih dari kebudayaan yang saling bergumul di satu masyarakat; ada kebudayaan dominan sebagai cerminan golongan sosial yang berkuasa, ada juga kebudayaan oposisi yang berupaya untuk mengambil alih sebagai cerminan keinginan perubahan radikal struktur politik dan sosial yang ada. Kebudayaan mana yang menjadi ‘krisis kebudayaan’?

Biarlah saya jawab: dua-duanya! Meskipun watak krisis dan batasannya berbeda.

Krisis Kebudayaan Resmi

Krisis ini, dalam pandangan saya, muncul karena sikap kontradiktif antara posisi politik yang diambil dan praktiknya. Demikian juga, ia muncul dari kontradiksi antara: kontradiksi politik dan praktik, dan apa yang mengemuka di realita Arab; kebutuhan dan urgensi objektif yang mendesak untuk perubahan, pembaharuan, dan pengembangan. Inilah yang menyebabkan rezim kehilangan kepercayaannya dan, dengan begitu, kuasa politik-sosial miliknya. Kenyataan macam itu membuat rezim bertindak dengan tiga hal: koersi ideologis, koersi manajemen, dan manipulasi finansial.

Koersi ideologi memiliki lebih dari satu fenomena. Tidak berlebihan apabila saya katakan bahwa kondisi abai pada penghapusan buta huruf di dunia Arab bukanlah hal yang tidak disengaja, melainkan satu tujuan dari tujuan koersi ideologis ini. Betapa banyaknya contoh koersi ideologis lain yang berusaha memberikan corak pemikiran dan penyederhanaannya melalui: fanatisme beragama, chauvinisme, dan memercikan isu api sekterian dan irasionalitas, pikiran mitos non-ilmiah, mengedepankan budaya konsumerisme tanpa ada produksi. Apalagi: menyalakan api keputusasaan, pasrah pada takdir, kepentingan individual, dan normalisasi.

Inilah beberapa fenomena kebudayaan yang rezim Arab upayakan untuk memberikan dominasi dan promosi kebudayaan-resmi lalau memberikannya kepada massa sebagai upaya menghadapi krisis kredibilitas politik-ekonomi-ideologi. Kebudayaan ini lalu disalurkan melalui berbagai media massa, pendidikan, dan kebudayaan; radio, televisi, film, teater, sekolah, buku, dan lainnya. Adalah percobaan untuk menyebarkan kesadaran palsu yang berfungsi sebagai tutup panci kepalsuan rezim dan menghilangkan dependensi dan dekadensinya dari melayani kepentingan massa. Atau kita sebut: pengkhianatan pada kepentingan massa.

Dalam jantung kesadaran palsu ini, atau operasi pemalsuan kesadaraan ini, terciptalah apa yang disebut-sebut sebagai ‘konfontrasi kebudayaan Amerika-Zionis’. Konfontrasi kebudayaan bukanlah sekedar operasi eksternal seperti orang katakan, melainkan, sebagaimana dependensi politik ekonomi: bagian dari operasi sosial-ideologis internal. Bahkan ia adalah bagian dari bentuk dependensi itu sendiri. Konfrontasi kebudayaan adalah upaya penumbuhan dan penghadiran segala nilai dan pandangan asing yang menentang jiwa rasionalitas, demokrasi, kritis, dan kreatifitas, juga anti terhadap nilai dan prinsip revolusioner Arab kita; revolusioner pembebasan, progresif, dan kesatuan nasionalis-demokratis.

Yang perlu dicatat adalah: rezim-rezim Arab tak hanya melakukan koersi ideologi, melainkan juga koersi manajemen; mengawasi tiap kata yang tertulis dan terucap, menentang ide-ide, memenjarakan para intelektual, menyiksa mereka dan membunuh mereka. Rezim-rezim Arab juga melarang massa untuk beroganisir secara politik, asosiasi, dan profesi dengan bebas, lalu mencegah mereka dari partisipasi demokratis dalam keputusan politik dan sosial yang berkenaan dengan kehidupan mereka dan masa depan negri.

Di samping koersi ideologi dan manajemen, di situ lah berdiri manipulasi finansial; manipulasi para intelektual dengan membeli buku-buku mereka dan menggoda hati nurani mereka dengan setumpuk petro-dollar. Sayangnya, meski ini adalah kebetulan yang objektif, kekayaan minyak Arab harus duduk di atas kondisi sosial yang sangat tertinggal dan rezim politik yang sangat konservatif dan dependen. Dan dengan begitu, kebudayaan tertinggal, konservatif dan dependensi menyebar berkat kekayaan minyak ini. Betapa banyak juta dollar yang dihabiskan—pada media massa khususnya, untuk memaksa dan mempromosikan kebudayaan ini yang diselimuti dengan gaya-gaya teknologi dunia media terbaru, dan memaksa para penulis dan jurnalis Arab yang paling tenar dan tersohor untuk mengemasnya.

Barangkali saya cukup berhenti di sini dengan menuding majalah-majalah dan koran-koran (rezim monopoli) ‘minyak’ yang memulai halaman pertamanya dengan nama Tuhan, namun seluruh isinya adalah kekufuran nasional, sosial, dan dependensi yang berkelambu imperialis Amerika dan kongkalikong dengan rancangan Amerika-ZAionis.

Begitulah. Dengan koersi ideologi, manajemen, dan manipulasi finansial petro-dollar, rezim-rezim Arab berusaha menutupi krisis kredibilitas ideologi dan politik; krisis yang bertentangan dengan apa yang semestinya dilakukan oleh kenyataan Arab: kebutuhan perubahan, pembaharuan, dan pengembangan. Atau lebih tepatnya: urgensi melepaskan diri dari dependensi proyek kapitalis monopoli imperialis global dan urgensi membangun proyek independen Arab progresif.

Yang tidak diragukan lagi dan tanpa basa-basi, adalah kenyataan krisis kredibilitas ideologi rezim-rezim Arab ini semakin menjadi-jadi. Ini karena apabila rezim Arab menyembunyikan dependensi ekonomi, bahkan politiknya, melalui ideologi-ideologi ’asing’ yang disangka sebagai kemandirian nasional dan kekhasan peradaban dan warisan, maka tindakan semacam itu, di hadapan isu-isu nasional kita yang mendesa—seperti isu Lebanon, Palestina, dan posisi dari perluasan dan agresi israel-Amerika, akan membuka kedok asing dan persekongkolan begitujuga dependensinya. Ia juga akan melipat gandakan krisis kredibilitas ideologinya. Meskipun kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa ideologi resmi masih saja mempengaruhi, atau menguasai, pada akal mayoritas massa Arab; mayoritas ‘masyarakat miskin’ kalau kata Farah Anton. Kesadaran palsu tersebut masih saja membutakan banyak akal, nurani, dan mata. Betapa banyaknya pemikir dan intelektual Arab yang rezim Arab pakai sebagai ‘serangga’ yang menyesatkan dan menipu. Sebagian muncul lewat kepercayaan yang timbul dari kesadaran palsu dan pandangan sosial yang sempit lagi pendek. Sebagian lain muncul lewat aksi justifikasi, (sodoran) kepentingan, dan jiwa oportunistik yang murahan.

Sayangnya itu tidak berhenti begitu saja. Ia juga menjurus pada apa yang institusi Amerika coba—dan sayangnya berhasil; menyeret para intelektual kita pada studi, penelitian, pertukaran-pertukaran yang sisi luarnya pengetahuan namun isi dalamnya adalah upaya pemaksaan muatan budaya dan finansial, atau sekedar mengenali hakikat realita kita dari sumber-sumber ‘ilmiah’ mereka, atau sekedar menghubungkan intelektual mereka dan menjauhkan mereka dari pergulatan keresahan sosial dan kesadaran lagi tanggungjawab akan aktivitas nasional dan progresif.

Ini tentang krisis kebudayaan resmi.

Bagaimana tentang krisis kebudayaan progresif yang kontra terhadap kebudayaan resmi ini?

Krisis Kebudayaan Progresif.

Krisis kebudayaan progresif memiliki watak yang berbeda dengan krisis kebudayaan resmi. Kebudayaan ini tidak muncul sebagai cerminan dari dependensi dan ketertinggalan, melainkan muncul dari penolakannya terhadap kedua hal tadi dan upayanya untuk penyuluhan yang total agar bisa lepas dan melampaui dua kondisi tadi pada realita lain yang terbebaskan, progresif, bersatu, dan demokratis. Hanya saja, penolakan dan penyuluhan ini, di depan wajahnya, berhadapan dan dibatasi dengan dan oleh empat hal berikut:

Yang pertama barangkali yang paling ringan: koersi manajemen yang dihadapkan pada intelektual progresif Arab. Koersi itu meliputi dari mulai melarang seorang intelektual untuk berbicara, sampai menjadikan ia menderita kelaparan, kegilaan, penjara, bahkan mencabut hak hidupnya. Termasuk hal yang wajar dalam pergumulan konflik sosial apabila seorang intelektual menderita hal semacam ini dalam jalan kebenaran dan sumbangsihnya untuk merubah dan memperbaharui kehidupan. Hanya saja, bukan sampai di situ perkaranya, melainkan juga pada apa yang ia katakan dan tulis karena pembatasan atas distribusi dan aktivitasnya.

Kedua: pengucilan intelektual Mesir—dan Arab secara umum, dari masyarakat yang turut andil dalam membatasi seruan, distribusi, juga keaktifannya. Perkaranya tidak hanya berhenti pada perampasan kesadaran massa yang menjadi hasil pengetahuan intelektual dan emosialnya terhadap temuan intelektual progresif, melainkan juga pada: menghalangi seorang intelektual progresif dari rasa emosionalnya terhadap vitalitas realita massa yang seringkali meletakkan dirinya pada kondisi-kondisi abstrak bahkan eksentrik yang tidak cocok dan selaras dengan kebutuhan realita kita hari ini secara spesifik.

Betapa banyak eksplanasi yang ada di tulisan-tulisan dan inovasi para intelektual kita yang jiwa nasionalisme dan progresifitasnya tak diragukan lagi justru condong menjadi ketidakjelasan dan keruwetan belaka. Saya tidak bilang semata ketidakjelasan. Melainkan atas nama pembaharuan dan modernisme, sejatinya ia lebih dekat pada keterasingan bahkan pada pelarian ke masa depan mustahil yang justru tak berbeda dengan pelarian ke masa lalu yang telah binasa.

Betapa banyak eksplanasi tadi justru kita temukan kaku dalam aplikasi beberapa kosa kata kunci, deskripsi, dan keahlian insan yang progressif dan revolusioner tanpa memerhatikan beberapa kespesifikkan kita hari ini yang bisa kita sentuh. Betapa banyak kita telah membekali diri dengan mengetahui kosakata progresif, revolusioner, namun melupakan, atau arogan terhadap: kenyataan-kenyataan sederhana dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bagi realita yang aktif. Sesungguhnya arogansi kebudayaan-abstrak dan penuhanan teks-teks dan pandangan ahistoris non-objektif bagi realitas, kehilangan jiwa kritik dan kritik diri, demokrasi, tidak menghormati kebebasan eksperiman berpikir yang berbeda, dan melupakan kespesifikan atas nama pandangan yang total dan komprehensif, atau menghapus pandangan yang komprehensif atas nama kespesifikan adalah beberapa contoh negatif yang pemikiran (dan kebudayaan) progresif derita dan kehilangan sisi positif dan efektifitasnya.

Yang ketiga, yaitu kebudayaan—meskipun ia adalah senjata dalam perjuangan nasional dan kelas, juga lampu bagi pencerahan sosial dan sejarah, hanya saja, ia bukan sekedar alat, dan bukan semata perantara bagi suatu tujuan. (Namun), di samping itu semua, ia adalah tujuan itu sendiri. Bukan berarti ini seruan kepada slogan ‘kebudayaan untuk kebudayaan’, melainkan dorongan untuk memberikan kebudayaan sebuah tempat yang tinggi; bukan hanya sekedar tulisan di momen-momen tertentu, atau pelayanan taktik sementara, tanpa menyadari kepura-puraan dan kelalaian di waktu yang sama terhadap peran positif penting yang sudah waktunya ada di setiap detik demi detik. Dari sini lah krisis yang spesifik itu muncul dari krisis-krisis kebudayaan progresif: bagaimana kebudayaan progresif melayani kebutuhan hari ini tanpa melakukan pembacaan yang dangkal, kemerosotan kualitan, dan tindakan demagogi, namun di waktu yang sama, memiliki pandangan inovatif yang dalam tentang manusia dan kehidupan?

Betapa butuhnya kita terhadap pemikiran yang militan dan berkonfontrasi secara langsung. Namun; betapa lebih butuhnya lagi kita pada suatu pekerjaan berat di bidang pemikiran dan kebudayaan; pemikiran yang memiliki dan menangkap realita kita hari ini secara teoritik maupun emosional dengan mutu inovasi yang tinggi dan kedalaman yang mumpuni. (Dengan catatan:) tanpa harus memaksakan kita melepaskan tugas-tugas mendesak hari ini. Sungguh intelektual progresif arab seringkali terpecah-pecah antara dilema tugas yang sifatnya mendesak dan tuntutan kajian yang dalam dan orisinalitas yang inovatif!

Yang keempat dan terakhir adalah: tiadanya kesatuan antara kalangan intelektual progresif Arab. Bukan berarti di sini saya bermaksud ‘kesatuan berpikir’ (atau satu pemikiran), melainkan kesatuan perjuangan budaya secara praktik. Kebudayaan progresif arab dipenuhi dengan upaya yang bermwcam macam; dari mulai pemikiran agama rasional dan berbau pencerahan, sampai ke pemikiran nasional-objektif, lalu ke pemikiran marxis-teoritik secara kesadaran dan perjuangan, lalu pada pemikiran nasionalis-demokratis yang memiliki kecakapan praktis yang vital. Tentu, tak ada seorangpun yang meminta menghilangkan rupa macam pemikiran tersebut atau seolah-olah tidak tahu menahu akan keberadaannya. Segalanya membentuk kekayaan pemikiran Arab dan menggambarkan kekuatan nasional dan sosial yang berbeda beda dan kecakapan yang bermacam macam. Hanya saja, kekuatan ini, dengan upaya-upaya dan kecakapannya, masih dalam bentuknya yang terpecah-pecah, saling terpisah satu dengan lainnya, bahkan secara internal hancur dan justru seringkali sibuk bertikai antar sesama satu dan lainnya dalam front kebudayaan yang harusnya bersatu melawan musuh bersama bagi gerakan revolusi Arab. Tak diragukan lagi memang: bahwa pergolakan pemikiran selayaknya dilkukan untuk pengembangan pemikiran itu sendiri. Namun, pergolakan pemikiran tersebut selayaknya juga tunduk pada prioritas dan urgensi perjuangan politik dan sosial dalam skala umum. Kalau tidak, apa yang kita sebut ‘pergolakan pemikiran’ justru bisa diganti dengan sebutan: chaos dan carut marut.

Inilah beberapa ciri krisis kebudayaan progresif. Sebagaimana kita lihat, krisis ini tak menyentuh sama sekali muatan kebudayaan model begini, namun hanya menyentuh beberapa isu yang punya watak mengorganisir dan taktis dalam aplikasinya.

Krisis Rezim

Kalaulah begitu, bisa dikatakan bahwa krisis kebudayaan sejatinya hanya diderita oleh ‘kebudayaan resmi’ sebagai cerminan dari krisis realita Arab itu sendiri. Krisis ini sudah selayaknya kita bebani pada rezim-rezim Arab yang berkuasa. Dengan begitu, krisis ini bukan semata krisis budaya, melainkan: krisis rezim yang menjadi sumber krisis-krisis lainnya yang diderita oleh realita Arab kita dengan berbagai level dan bentuk yang berbeda-beda. Segala upaya untuk keluar dari krisis realita arab—atau ‘kebuntuan’ seperti yang dibicarakan hari-hari ini, melalui: seruan pada kesatuan nasional, atau semata solidaritas aksi Arab melawan agresi dan perluasan israel, atau promosi slogan demokrasi, atau seruan keluar dari dependensi imperialis global dan Amerika khususnya,

akan selalu bertabrakan dengan rezim-rezim Arab hegemoni dengn watak aliansi dan kepentingan kelasnya. Atau: akan dihajar oleh rezim Arab itu sendiri.

Orang bilang: Ikan busuk dari kepalanya. Begitu pula pada masyarakat sosial.

Barangkali inilah yang menjelaskan macam-macam percobaan ideologi-demagogi yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menghapus esensi negara dan wataknya. Berdasarkan eksperimen-eksperimen ini, negara tak lain kecuali: semata kekuasaan netral di atas segala kelas yang melayani seluruh masyarakat, yang menggambarkan kepentingan luas dengan berbagai golongan tanpa terkecuali maupun bias. Ia adalah kekuasaan ‘mitos’ yang tidak jelas dan bahkan disucikan; pimpinannnya adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Negara hanyalah sekumpulan individu dengan fungsi bermacam-macam yang mengerjakan berbagai layanan tanpa ada relasi kelas yang menentukan bagian tugas atau kerja mereka. Ia hanyalah pemerintahan yang sikap politik dan kebijakannya berubah semau-maunya. Dan seterusnya.

Upaya ideologis-demagogi ini tambah menjadi-jadi di negara-negara yang relatif baru merdeka, atau sedang tertinggal, atau hari ini kita kenal dengan sebutan ‘negara dunia ketiga’—khususnya negara-negara yang belum terbentuk jelas golongan dan bentuk sosial-kelasnya.

Karena itu, kesadaran akan esensi negara dan wataknya, begitu juga menyingkirkan asumsi-asumsi dan menyingkap kepalsuannya akan esensinya, adalah tugas sentral bagi segala seruan politis, ekonomis, sosial, maupun budaya.