Ketika Bourguiba (Seharusnya) Tidak Berbicara Tentang Islam

Di tengah-tengah pencarian data mengenai hubungan Islam—sebagai gerakan dan institusi—yang ada di Tunisia, saya menemukan satu tulisan berjudul “Ketika Habib Bourguiba Bicara Islam”. Dengan rasa penasaran untuk memberikan sedikit pemahaman baru, saya akhirnya membaca tulisan esai tersebut. Alih-alih memberikan pandangan yang utuh, tulisan itu justru menyediakan data yang berbeda ketimbang buku-buku yang telah saya baca. Dengan demikian, tulisan ini bukan untuk menolak kesimpulan tersebut, akan tetapi membuka sejauh mana ada “data-data yang dibisukan” (al-maskut ‘anhu).

Apa yang hadir dalam tulisan tersebut? Setidaknya, ada beberapa poin yang saya temukan; 1) Habib Bourguiba kerap disalahpahami sebagai seorang sekular. Alasan dakwaan tersebut hanya berasal dari lawan politik yang ingin menjatuhkannya. 2) Habib Bourguiba tidak anti-Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan pertemuan di Masjid Al-Zaytuna dan anggota ulamanya. Salah satu dari ulama tersebut adalah Thohir bin Asyur. 3) Islam yang dipahami oleh Bourguiba adalah Islam yang berkemajuan (progresif). Ia hendak melawan tafsir dan prasangka buruk mengenai Islam. Oleh karena itu, Bourguiba merasa kecewa atas umat Islam yang tidak produktif (bermalas-malasan, tidak bekerja) dengan alasan berpuasa.

Tiga poin penting inilah yang hendak saya diskusikan. Mengapa? Sejauh saya membaca karya-karya peneliti tentang Islam di Tunisia. Saya justru mendapatkan data-data yang berbanding terbalik. Oleh karena itu, pada tulisan kali ini, saya ingin menghadirkan data-data tersebut untuk kita telaah lebih lanjut. Saya meminta maaf apabila kutipan langsung dari sumber-sumber tersebut sangat panjang. Ini murni dilakukan untuk menghindari kesilap-pahaman yang muncul.

Sejauh yang saya baca, Tunisia sebelum kemerdekaan pada tahun 1957 di bawah penjajahan Prancis. Era tersebut diwarnai dengan banyak sekali demo yang dipimpin oleh para orator-orator ulung untuk membangkitkan semangat perlawanan dalam lubuk hati masyarakat Tunisia. Nah, ada dua orator ulung yang mendominasi era tersebut; Saleh Ben Yusuf dan Habib Bourguiba. Kedua tokoh ini mencerminkan kecenderungan ideologi masing-masing. Saleh Ben Yusuf sebagai ideologi kanan—yang identik dengan gairah keislaman yang kuat dan Habib Bourguiba sebagai ideologi kiri—yang identik dengan gerakan liberalisme akibat pengaruh Barat. Namun, dengan berbagai intrik dan kesepakatan, Habib Bourguiba lebih dipilih oleh masyarakat Tunisia untuk menjadi presiden pertama Tunisia. Dari sini, kita bisa melacak lawan politik Habib Bourguiba adalah Saleh Ben Yusuf dan kroni-kroninya. Kembali pada poin pertama di atas, dakwaan sekularisme yang dilayangkan untuk Bourguiba adalah serangan ‘oposisi’ untuk menjatuhkannya. Namun, apa benar demikian?

Sekularisme sebagai makna pemisahan antara agama dan negara ternyata memiliki preseden yang kuat dalam sejarah Tunisia. Sejak dipimpin Bourguiba, ada banyak sekali pemisahan-pemisahan ini. Kalau kita membaca Islam and Democracy: After the Arab Spring, Esposito mengatakan;

Bourguiba unified the educational system, eliminating religious schools and integrating the Zaytouna mosque, one of the first and greatest universities in the history of Islam, into a new modern secular university, Université de Tunis, which had a Western-style curriculum. At the same time, he prohibited women from wearing the hijab, which he described as an “odious rag,” in schools and in public: We even see civil servants going to work in that odious rag. It has nothing to do with religion. More controversially, in February 1960, he targeted one of the Five Pillars of Islam, declaring that the Ramadan fast could not be justified because it would decrease the economic productivity of the state, comparing his action to a jihad against the enemy: “We have an enemy to conquer—poverty.[1]

Esposito merekam kondisi sosio-keagamaan masyarakat Tunisia di bawah tekanan autokrasi Bourguiba. Melalui penekanan ini, Bourguiba melakukan pendispilinan dengan membongkar tradisi dalam sistem pendidikan keislaman Al-Zaytuna, alih-alih memperkuat tradisi tersebut. Mengapa hal itu dilakukan? Kita bisa berasumsi dengan keterpengaruhan Bourguiba dengan Prancis dari berbagai sisi. Sehingga, dengan pembongkaran ini, kita tidak terkejut dengan bagaimana pelarangan penggunaan hijab bagi perempuan, dan yang paling penting adalah justifikasi ‘ketidakbolehan’ puasa Ramadhan. Kita bisa melacak data-data lain dalam bukunya Hopwood, Habib Bourguiba of Tunisia, ia mengatakan;

The religious sphere is a minefield for any would be reformer in a Muslim country. Bourguiba knew the value of religion in Tunisian life, yet he did not want it to hinder reform or petrify attitudes. Islam reaches so far down into society, far beyond the overtly religious, that it is very difficult to change attitudes just by introducing lay reforms. Atatürk, a thorough going secularist, discussed this in Turkey and although Bourguiba was not a believer he was no Atatürk either. In fact he once wrote to his son after a visit to Turkey that Atatürk had tried to do too much too quickly. Bourguiba used quotations from the Koran to underpin his ideas if he thought they would help. There is a reservoir of such quotations in the mind of a Muslim which he would recognize if used by Bourguiba to help to authenticate new ideas. Bourguiba accepted that Islam was the religion of the state but he did not want to be tied down by all its precepts. He impatiently underestimated the strengths of traditional beliefs. He once tried, and failed, to alter attitudes towards the long fast of Ramadam which he considered a wasted month when too little work was done. And Tunisia, like other Arab countries, has had to face in recent years an upsurge of Islamic feeling to which Bourguiba was vehemently opposed.[2]

Saya sepakat atas apa yang digaungkan oleh Bourguiba sebagai ‘Islam yang Berkemajuan’. Memang, masyarakat Tunisia (yang mayoritas Muslim) pada awal-awal kepemimpinan Bourguiba mengalami kemerosotan ekonomi. Alibi yang digunakan adalah puasa Ramadhan. Ini membuat Bourguiba merasa perlu untuk merombak alibi tersebut dengan tidak mendasari kemerosotan tersebut dengan puasa Ramadhan sebagai dalih. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan itu melarang puasa Ramadhan, bahkan sampai meminta fatwa oleh ulama? Bisa kita lihat pada tulisan Perkins dalam bukunya, A History of Modern Tunisia;

… The subsequent state domination of Islamic educational, legal, and other institutions once within the purview of Zaituna ulama bore out their concerns. But it was Bourguiba’s public disparagement of the Muslim fast during the month of Ramadan that caused their indignation to boil over.

In a 1960 speech the president asserted that Tunisia’s involvement in a jihad against underdevelopment absolved its citizens from fasting, just as warriors in a jihad in defense of Islam were exempted. To sanction this interpretation as a product of ijtihad (as he had justified controversial provisions of the Personal Status Code), Bourguiba demanded a fatwa of endorsement from the mufti of Tunis. When his statement failed to offer unequivocal support, he lost his job. Even among the party faithful, however, few Tunisians heeded their leader’s advice. In the following year, as he prepared to renew the campaign, rioting erupted in Kairouan. A Yusufist stronghold since well before independence, this venerable religious center had discovered that the price of its defiance of Bourguiba and his allies was its exclusion from the projects that were improving the quality of life elsewhere in the country. Its influential ulama openly denigrated Bourguiba’s views of Islam and despised his efforts to cast himself as a religious authority. A government decision to reassign a popular and outspoken imam sparked a day of street battles between demonstrators and the police in the most serious and bloodiest challenge to the political establishment since the crushing of the Yusufist fellagha.

Bourguiba subsequently smeared the religious leaders with allegations that their loss of economic power with the confiscation of habus lands, rather than spiritual concerns, lay behind their discontent and the encouragement they had given to the protesters. He made a point of once again urging Tunisians to ignore the fast, but then he let the matter drop. Regardless of the extent to which new schools and new legal codes were transforming their society, the vast majority ofTunisians had no intention of breaking with the fundamental religious practices that defined them as Muslims. The assault on Islamic institutions and practices between 1956 and 1961 confirmed the ulama in their abhorrence ofthe Neo-Dustur and its secular leader, but they knew they were powerless to defy them. As if to underscore that reality, when the University ofTunis opened later in 1961, it absorbed the Zaituna mosque-university as a faculty of theology, clearly subordinating it to the state and its graduates to their countrymen with a Western education. Since both Bourguiba and the ulama understood that the state had the power to hold the religious establishment in check, there was, for the moment, no merit in either continuing to antagonize the other.[3]

Dalam artikel yang disebutkan, Joseph Critoru mengatakan;

Tunisians still regard the tradition-steeped establishment as the oldest Islamic university in the world, although this is disputed by scholars. Despite this reputation, however, the university did not survive the radical secularisation policies of Habib Bourguiba, the first President of the Tunisian Republic, who closed it down in the early 1960s. Islam as a subject was henceforward taught only at the neighbouring Al-Zaytuna University, named after the mosque, under the strict supervision of the secular state.[4]

Zhang, Islamist Party Mobilization: Tunisia’s Ennahda and Algeria’s HMS Compared, 1989–2014 mengatakan;

… According to Mabrouk, Bourguiba’s purpose was to dismantle the traditional Islamic institutes, which he considered threatening to his regime. In 1957, Bourguiba terminated the habous (a religious endowment) to cut off mosques and other religious institutions from their financial sources. A year later, the regime eliminated religious schools and integrated the religious education system of Zaytouna University, the country’s center of religious learning and intellectuals, into the theological faculty in the University of Tunis. Consequently, Zaytouna’s ulama were deprived of their educational roles and thereby, isolated from the society and the youth, over whom they had exercised considerable influence.[5]

Dengan demikian, poin-poin yang saya dapatkan dari referensi di atas berbeda terbalik dengan, katakanlah referensi Abdus Salam Qilal yang dipakai oleh penulis (merujuk pada penulis esai). Apa yang membedakan tersebut, bisa kita simpulkan dengan beberapa poin; 1) Habib Bourguiba memang sekular, sejauh kita pahami sebagai pemisahan antara agama dan negara pada ruang publik. Mengapa hal itu terjadi di tengah keagamaan Tunisia yang cenderung tradisional? Tentunya, ini berkaitan dengan problem colonial encounter yang menyebabkan retaknya pondasi kultural keagamaan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Tunisia. Sehingga, pada beberapa kondisi, peraturan-peraturan keagamaan juga ikut menjadi objek dari pemisahan tersebut, seperti pelarangan memakai hijab dan melarang puasa Ramadhan. Perlu dipahami bahwa, pelarangan ini memang memiliki preseden, namun alih-alih sebagai dalih. Ekonomi Tunisia masih merangkak pada awal-awal kemerdekaan. Oleh karena itu, sebagai presiden, Bourguiba ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Memang benar bahwa umat Islam ketika itu, pada beberapa referensi lainnya, menjadikan dalih berpuasa sebagai alibi untuk, katakanlah, malas bekerja. Akan tetapi, keputusan ini tidak boleh dimaknai sebagai keputusan biasa, apalagi ditopang dengan permintaan fatwa oleh otoritas keagamaan setempat.

2) Beberapa tahun pasca kemerdekaan, Bourguiba menutup Al-Zaytuna sebagai masjid dan universitas. Regulasi keagamaan yang dipimpin oleh Al-Zaytuna masih memungkinkan untuk tetap stabil dengan bentuk tradisionalnya di satu sisi. Dan di sisi lain, Ben Yusuf sebagai oposisi sejak awal bagi Bourguiba, berasosiasi dengan Al-Zaytuna. Maka, jalan yang dilalui Bourguiba untuk mendisiplinkan masyarakat keagamaan Tunisia adalah dengan mereformasi pendidikan keagamaan Tunisia dalam bentuk penutupan tersebut. Reformasi ini bersifat merombak institusi Islam tradisional, sehingga setelah penutupan dan dibuka kembali, ada perubahan baru seperti penyeragaman pendidikan agama dengan Universitas Tunis. 3) Secara sederhana, bagaimana mungkin puasa Ramadhan yang telah dijalankan oleh umat Islam sejak berlakunya syariat tersebut dianggap terbelakang. Nah dari sinilah letak kekaburan tersebut. Habib Bourguiba hanya menyoal kondisi umat Islam Tunisia yang mendasari alibi keterbelakangan ekonomi adalah puasa. Sehingga, atribut ‘Islam yang Berkemajuan’ bagi Bourguiba perlu dipikirkan kembali.

Apa yang bisa saya hadirkan di sini adalah referensi peneliti Barat yang pernah dan sedang saya baca. Pengambilan data tersebut bukan untuk menilai kebenaran tentang kondisi historis Habib Bourguiba dan masyarakat Muslim Tunisia, melainkan melacak lebih otentik tentang data-data tersebut. Terkait dengan tulisan yang saya rujuk di atas, saya mengamini bahwa penulis adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Tunisia. Dengan demikian, pengalaman ‘horison’ lebih dekat dengan Tunisia ketimbang saya yang hanya membaca buku-buku peneliti, oleh karena itu, hasil pembacaan saya atas buku karya Abdul Salam Qilal tak menemukan keotentikan data untuk menjadi pembanding bagi referensi yang saya pakai. Jadi, begitu.

Catatan Akhir

[1] John L. Esposito, Tamara Sonn, dan John Obert Voll, Islam and Democracy after the Arab Spring (New York: Oxford University Press, 2016). h. 177.

[2] Derek Hopwood, Habib Bourguiba of Tunisia (London: Palgrave Macmillan UK, 1992), https://doi.org/10.1007/978-1- 349-22177-6. h. 84.

[3] Kenneth J. Perkins, A history of modern Tunisia, Second edition (New York City: Cambridge University Press, 2013). h. 145-146.

[4]https://qantara.de/en/article/controversy-surrounding-al-zaytuna-mosque-tunis-ambivalent-revival-islamic-traditions

[5] Chuchu Zhang, Islamist Party Mobilization: Tunisia’s Ennahda and Algeria’s HMS Compared, 1989–2014 (Singapore: Springer Singapore, 2020), https://doi.org/10.1007/978-981-13-9487-4. h. 55.