8 menit baca

Hadeel Farfour (13 Desember 2023)

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan baru-baru ini oleh tiga profesor di Universitas Yarmouk Yordania, disebutkan, “Operasi militer Israel dalam skala besar di Gaza bukan saja merupakan sumber keprihatinan kemanusiaan yang mendalam, namun juga merupakan masalah lingkungan yang signifikan.” Ketiga penulis tersebut mengevaluasi berbagai sumber emisi karbon dioksida (CO2), termasuk konsumsi bahan bakar, amunisi dan bahan peledak, serta penghancuran bangunan dan infrastruktur sipil. Mereka menemukan bahwa operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan okupasi Israel di Jalur Gaza, selain berakibat pada meningkatnya angka kematian, cacat tubuh, kehancuran, dan kelaparan, juga mengakibatkan bencana lingkungan yang dihasilkan oleh sekitar 60,3 juta ton emisi CO2 pada 35 hari pertama perang ini berlangsung. Artinya akumulasi emisi CO2 dapat mencapai 629 juta ton per tahun, sebanding dengan emisi CO2 negara industri sebesar Jerman pada tahun 2020.

Fakta-fakta mengerikan di atas tidak membangkitkan kemarahan para pendukung perubahan iklim, yang saat itu sedang berkumpul di konferensi tingkat tinggi (KTT) COP28 di Dubai. Pada saat diskusi berkisar pada kegagalan negara-negara kaya dalam memenuhi kewajiban mereka untuk mengurangi emisi, mereka saling lontar tuduhan dan bertukar masalah, sementara Israel melancarkan genosida terhadap rakyat Gaza. Bagi mereka yang memang peduli terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia, fakta-fakta di atas seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk bersuara menentang perang yang dilancarakan Israel. Setidaknya karena beberapa alasan yang berkaitan dengan sumber pemanasan dan perubahan iklim, di mana perang merupakan kontribusi yang paling nyata dari kedua bencana itu.

“Tidak ada keadilan iklim tanpa perdamaian.” merupakan salah satu slogan yang disuarakan oleh beberapa aktivis lingkungan dalam protes simbolis yang diperbolehkan pada minggu terakhir KTT Perubahan Iklim di Dubai. Namun, wacana di media Barat sama sekali mengabaikan isu yang diangkat oleh slogan ini, padahal situasi terkini sangat mengkhawatirkan. Sebaliknya, media Barat  sibuk berkutat pada klasifikasi posisi aktivis lingkungan antara pendukung dan penentang Israel, tanpa menghubungkan posisi ini dengan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pasukan Israel saat ini, dengan skala yang lebih besar, dalam memperparah kerusakan iklim.

NATO (North Atlantic Treaty Organization__), sekutu utama Israel, juga diduga merupakan salah satu sumber emisi CO2 terbesar kedua, di mana negara-negara di dalam perserikatan tersebut gagal menunaikan komitmen untuk mengurangi emisi dan komitmen mencegah kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius yang merupakan ambang batas (pen. yang telah disepakati) sejak 1850. Rata-rata per tahun jejak karbon militer NATO setara dengan 205 juta ton CO2. Pada tahun 2028, cadangan $2,57 triliun akan dibelanjakan untuk persenjataan dan industri militer, jumlah yang sangat cukup untuk mendanai anggaran program lingkungan PBB dalam beradaptasi dengan perubahan iklim di negara-negara terbelakang dan berkembang selama 7 tahun.

Negara-negara kuat berkeinginan untuk menetapkan anggaran aktivitas militer mereka di luar komitmen menurunkan kemungkinan bencana lingkungan. Di sisi lain, pakta-pakta iklim yang telah terselenggara selama ini tidak mewajibkan negara-negara tersebut untuk melaporkan emisi yang dihasilkan dari militer, industri militer, dan aktivitas militer mereka.

300 kiloton bahan bakar dalam satu bulan

Dengan judul “Kerusakan Lingkungan yang Disebabkan oleh Konflik Gaza: Peningkatan Emisi Karbon”[1] artikel yang ditulis oleh ketiga profesor tersebut memberikan sorotan penting mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perang kontemporer. artikel itu berkesimpulan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari konsumsi bahan bakar secara intensif di zona konflik berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim.

Angkatan bersenjata menghasilkan sekitar 6% dari total emisi global, namun persentase ini tidak termasuk perkiraan sebenarnya karena keengganan pemerintah untuk melaporkan aktivitas militer mereka dengan dalih keamanan nasional.

Angka telah menunjukkan bahwa pasukan okupasi Israel disuplai 300 kiloton bahan bakar untuk kendaraan militer yang mereka operasikan hanya selama bulan September. Pada bulan Oktober, jumlah ini meningkat secara signifikan tiga kali lipat, “peningkatan ini serupa dengan yang terjadi selama perang Rusia-Ukraina.” Mengkonsumsi bahan bakar dalam jumlah demikian menghasilkan sekurang-kurangnya 1,92 ton CO2.

Perihal amunisi, diperkirakan rata-rata emisi CO2 per putaran pengeboman roket adalah sekitar 2,59 juta ton. Israel telah menggunakan total 30.000 ton TNT atau setara dengan 30 juta kilogram. Di samping itu, penelitian membuktikan bahwa pembakaran setiap satu kilogram TNT menghasilkan sekitar 1.467 kilogram CO2, sehingga emisi CO2 yang dihasilkan dari penggunaan TNT hingga kini setara dengan 0,044 juta ton.

Penghancuran bangunan[2] mempunyai proporsi emisi terbesar. Menurut artikel tersebut: “Ketika sebuah bangunan dihancurkan, ia tidak hanya menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, namun mengakibatkan penambahan emisi CO2 dalam jumlah yang besar pula. Misalnya, penghancuran bangunan seluas 100 meter persegi akan menghasilkan sekitar 1.000 metrik ton limbah dan sekitar 110.000 kg emisi CO2.” Oleh karena itu, emisi CO2 yang dihasilkan dari penghancuran bangunan di Gaza selama satu bulan lebih lima hari setelah pecahnya perang berjumlah sekitar 27,5 juta ton.

Estimasi di atas sekaligus menunjukkan bahwa tidak hanya penghancuran itu sendiri yang menghasilkan emisi, melainkan pembangunan kembali untuk setiap unit yang hancur juga menghasilkan setara 565 ton CO2. Mengingat kerusakan parah yang terjadi di Gaza selama periode tersebut, membangun kembali sekitar 50.000 unit akan melesatkan sekitar 28,25 Juta ton emisi CO2.

Angkatan Bersenjata Memperparah Kerusakan Iklim

Setidaknya angkatan bersenjata telah menghasilkan sekitar 6% dari total emisi global, namun persentase ini tidak termasuk perkiraan yang sebenarnya karena keengganan pemerintah untuk melaporkan aktivitas militer mereka dengan dalih keamanan nasional, sehingga kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Ironisnya, persentase ini, yang mana melebihi jumlah rata-rata emisi per tahun di negara-negara lain, bebarengan dengan kenaikan belanja militer di dunia yang mencapai $2,24 triliun, atau 2,2% dari PDB global. Hal ini sejalan dengan kajian “Climate Crossfire: Bagaimana Anggaran Belanja Militer Nato Sebesar 2% Berkontribusi terhadap Kerusakan Iklim”[3] yang menunjukkan bahwa negara-negara terkaya dan paling banyak mencemari karbon pada waktu yang bersamaan juga menggemukkan kekuatan militer mereka.

Tujuh dari sepuluh negara penghasil emisi terbesar juga termasuk dalam sepuluh negara dengan pengeluaran belanja militer terbesar di dunia, dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman.

Pembicaraan di atas juga bersinggungan dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa negara-negara yang bertanggung jawab atas peningkatan belanja militer yang berlebihan “tidak mampu menyisihkan sebagian kecil saja dari kekayaannya, atau hanya menunjukkan komitmen yang relatif sedikit dalam mengatasi masalah pemanasan global.” Fakta ini menunjukkan bahwa negara-negara terkaya justru menghabiskan 30 kali lebih banyak dana untuk angkatan bersenjata dibandingkan dengan dana yang mereka alokasikan untuk memenuhi pendanaan iklim bagi negara-negara paling rentan di dunia, padahal secara hukum mereka diwajibkan untuk memenuhi hal tersebut (pen. sebagai kompensasi, mengacu kepada dana “loss and damage”).

Perlu dicatat juga bahwa tujuh dari sepuluh negara penghasil emisi terbesar termasuk ke dalam sepuluh negara dengan pengeluaran belanja militer terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dengan pengeluaran secara kuantitatif paling besar, diikuti oleh Tiongkok, Rusia, Inggris, Perancis, Jepang, dan Jerman. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa setiap dolar yang dibelanjakan untuk anggaran militer tidak hanya mengambil bagian dalam peningkatan angka kematian, kehancuran, cacat tubuh, dan pengungsian, namun juga berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pengalihan sumber daya finansial, keahlian, dan perhatian dari upaya mengatasi salah satu ancaman terbesar yang dihadapi umat manusia. Berdasarkan data-data ini, dapat dipahami mengapa KTT Perubahan Iklim mengabaikan pembicaraan mengenai industri senjata dan penyertaannya ke dalam agenda Perubahan Iklim, sehingga mengabaikan emisi dari genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

 

Hadeel Farfour adalah Mahasiswa Magister Jurusan Jurnalisme Bisnis di Universitas Lebanon

Artikel ini diterjemahkan oleh Ahmad Faishol Abimanyu dari https://alsifr.org/war-emissions

 

[1] Gaza conflict’s environmental toll: A surge in carbon emissions”

[2] Hadam al-Mabāny. Penerjemah sengaja memilih diksi penghancuran, meskipun pembongkaran adalah diksi yang lebih tepat secara literal sepadan di dalam bahasa Inggris dengan ‘Demolition’

[3] “Climate Crossfire: How NATO’s 2% Military Spending Targets Contribute To Climate Breakdown”

Diupdate:

Tinggalkan komentar