Catatan 5W1H SPRI: Forum Diskusi tapi Dituntut Menyulap Solusi

Beberapa hari lalu, saya mengikuti sebuah forum diskusi mahasiswa Indonesia di Mesir yang membahas dinamika politik Indonesia—terutama polemik Rancangan Undang-Undang TNI. Acara ini bertajuk “5W1H Situasi Politik Rakyat Indonesia”. Saya memahami forum ini sebagai ekspresi semangat mahasiswa dalam binaul wa’iy (membangun kesadaran) kolektif di tengah ketidakmenentuan dan ancaman situasi politik di tanah air.

Sayangnya, alih-alih menggunakan forum diskusi ini sebagai pertemuan gagasan, saya justru mendengar beberapa peserta mengajukan pertanyaan tentang esensi dari diskusi itu sendiri. “Ngapain sih diskusi begini? Mana aksi nyatanya?” begitu kira-kira nada yang muncul. Bahkan tidak sedikit yang menyangsikan relevansi acara semacam ini bagi mahasiswa Al-Azhar yang notabene belajar agama, mereka bilang “Apa urusannya mahasiswa keagamaan berbicara tentang politik?”

Ketika forum yang diniatkan untuk merawat kesadaran malah dituntut menjadi ajang produksi solusi instan atau bahkan dipertanyakan legitimasi tematiknya, saya merasa perlu mengajukan catatan ini. Bukan sebagai pembela forum, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua hal harus buru-buru disimpulkan.

Forum diskusi seperti 5W1H ini—jelas-jelas—bukanlah lembaga eksekutif, bukan juga mesin pencetak solusi instan. Ini adalah ruang awal—sebuah tempat di mana seharusnya kesadaran dikumpulkan, pertanyaan dipertajam, dan opini-opini diuji. Dalam tradisi intelektual, forum seperti ini adalah laboratorium berpikir yang tidak harus selalu berujung solusi praktis. Ia menjadi ruang di mana mahasiswa belajar mendengar dengan penuh perhatian, membedakan antara opini dan fakta, serta menyusun kerangka berpikir yang runtut sebelum sampai pada kesimpulan.

Forum ini justru sedang mengambil posisi paling mendasar: mengajak peserta (dalam hal ini konteksnya adalah Masisir) mengenali medan masalah, membedahnya dari berbagai sisi, dan menyadari bahwa kondisi politik Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Dalam bukunya, Fiqh al-Sirah, Syeikh Ramadhan al-Buthi menekankan bahwa kesadaran umat adalah pondasi sebuah perubahan. Inna awwala khatwah fi thariq al-nahdah hiya wa’yu al-ummah bi maqamiha wa waqi’iha (Langkah pertama dalam jalan kebangkitan adalah kesadaran umat terhadap posisinya dan realitas yang dihadapinya).

Agaknya, “hasil” dan “follow up” yang digaungkan oleh peserta diskusi dipengaruhi oleh budaya politik instan yang semakin dominan di Indonesia—di mana segala sesuatu dianggap perlu segera diselesaikan dan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan proses pemikiran yang mendalam. Seperti program besar yang saat ini dibanggakan pemerintah untuk memberantas masalah kemiskinan dan kelaparan negara dengan proses instan bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Memang terlihat memberi makan anak-anak, tapi di balik tirai malah memutus pekerjaan orang tuanya. Hal ini terjadi karena ada kesalahan pemerintah dalam menganalisa masalah kemiskinan struktural di Indonesia.

Fenomena semacam ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita—termasuk sebagian mahasiswa—terjebak dalam logika konsumtif terhadap solusi: ingin langsung mendapatkan hasil tanpa melewati proses intelektual yang kritis. Padahal, solusi yang baik lahir dari pemahaman yang utuh, dan pemahaman tidak akan pernah matang tanpa proses diskusi yang panjang, terbuka, dan penuh kesabaran. Maka ketika diskusi justru dikerdilkan menjadi sekadar mesin penghasil solusi, kita sedang melupakan peran diskusi sebagai ruang belajar bersama.

Fenomena ini bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia. Kita sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana kebijakan dibuat tanpa melibatkan rakyat sebagai subjek utama perubahan. Mahasiswa yang mestinya menjadi lokomotif gerakan sosial pun akhirnya ikut terjebak dalam pola pikir pragmatis yang serba cepat dan instan. Tanpa disadari, kita menuntut perubahan dengan cara yang tak ubahnya seperti produk instan: cepat jadi, siap saji, dan sedap dilihat. Tapi apakah benar begitu cara perubahan bekerja?

Sama-sama kita ketahui sebagai mahasiswa Al-Azhar, dalam mata kuliah ilmu logika dijelaskan bahwa melompati proses berpikir kritis dalam sebuah diskusi akan membawa dampak buruk pada kualitas tindakan yang dihasilkan. Jika forum ini dipaksa untuk segera menyelesaikan masalah dengan solusi cepat, kita bisa kehilangan esensi dari diskusi itu sendiri—yaitu proses pembentukan pemahaman terhadap masalah yang ada. Aksi tanpa pemahaman yang matang hanya akan menciptakan reaksi yang bersifat sementara, spontan dan secara substansial tidak menyelesaikan masalah.

Sebelum mengajukan pertanyaan ‘lompatan’ mengenai tindakan apa yang harus dilakukan setelah ini atau gerakan apa yang mesti direncanakan, sebelum terburu-buru mendesak solusi konkret, sebenarnya ada pertanyaan lebih mendalam yang harus terjawab segera, yaitu apakah semua mahasiswa Indonesia di Mesir benar-benar sadar akan ketertindasan yang sedang terjadi? Atau justru masih banyak yang hidup dalam bubble mereka sendiri dan tidak peduli dengan masalah ini?

Ironisnya, banyak dari kita terisolasi dalam lingkungan yang menganggap bahwa isu-isu politik dan sosial tanah air adalah sesuatu yang jauh dan tidak relevan dengan kehidupan kita di luar negeri. Ada kecenderungan untuk hidup di zona nyaman, lebih fokus pada studi dan urusan pribadi. Sementara ketertindasan yang terjadi di masyarakat Indonesia terus berlangsung. Dalam banyak kasus, ketidakpedulian ini muncul karena kita masih merasa jauh dari masalah tersebut, atau lebih buruk lagi, karena kita belum cukup memahami kesulitan yang dialami oleh teman-teman di Indonesia yang terlibat langsung dalam permasalahan ini.

Kita harus jujur: tak semua dari kita membaca berita politik tanah air. Tak semua tahu detail soal RUU TNI. Banyak Masisir yang lebih hafal gerakan velocity terbaru dan skandal seleb TikTok dibandingkan memahami siapa saja aktor-aktor yang sedang merekayasa konstitusi kita dari bawah meja kekuasaan. Apakah ini salah? Tidak juga. Tapi jika begitu, mestinya tidak buru-buru menuntut gerakan sebelum membangun kesadaran bersama terlebih dahulu.

Mendesak untuk segera melakukan gerakan tanpa memastikan pemahaman akan masalah telah tersebar luas di kalangan massa hanya akan membuat gerakan tersebut sia-sia. Bagaimana mungkin kita bisa memobilisasi 15.000 kepala untuk bergerak, jika hanya segelintir orang saja yang memahami persoalan sementara sebagian besar lainnya lebih memilih berada dalam gelembung masing-masing?

Oleh karena itu, forum-forum seperti 5W1H harus terus ada. Bahkan perlu diperbanyak, diperluas cakupannya, dan dibuka ke lebih banyak peserta. Forum ini bukan hanya tentang siapa yang pintar bicara, tapi tentang siapa yang mau mendengarkan, berpikir, dan menanggapi dengan serius. Ini tentang membangun budaya diskusi, bukan hanya menadah hasil. Jangan-jangan, yang bermasalah bukan forum diskusinya, tapi cara berpikir kita yang malas membaca, enggan berpikir, tapi gemar menuntut.