Aksi Massa dan Ormas Islam

Seminggu lebih telah berlalu sejak aksi massa meletus. Ini adalah jeda pertama di fase permulaan revolusi untuk menyudahi penderitaan rakyat di bawah kekuasan tirani. Pada tanggal 28 Agustus lalu, seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, ditindas dan dilindas rantis Brimob sebesar 4,8 ton tatkala aksi massa berlangsung.[1] Kematian Affan di kemudian hari mengundang aksi massa yang lebih luas (29/8), membuncahkan amarah mereka untuk menagih lebih keras lagi tanggung jawab rezim status quo.[2] Ironisnya di hari berikutnya (30/8) para pemuka agama Islam di beberapa ormas justru menerima undangan ke Hambalang untuk berkonsolidasi dengan presiden.[3]

Tanpa teori yang ndakik-ndakik, kita sudah bisa membaca bahwa konsolidasi yang dilakukan para pemuka agama ini sama sekali tidak menunjukkan simpati yang berpihak kepada umat. Protes terakhir tidak hanya berkaitan dengan tagih-menagih kematian Affan ataupun penolakan tunjangan DPR, tetapi juga menyangkut problem fundamental sebagai penderitaan yang dirasakan rakyat: brutalitas polisi, perusakan lingkungan, pajak yang mencekik, penyerobotan tanah, upah murah, inefisiensi parlemen, dan seterusnya. Pada situasi genting yang sangat menentukan seperti ini, menerima undangan konsolidasi saja sudah menunjukkan keberpihakan pemuka agama terhadap elit negara. Lebih-lebih menerima saran-saran presiden tiran yang tentu saja sangat bertentangan dengan kepentingan-kepentingan revolusioner massa.

Usai konsolidasi, tersebar rekaman siaran dari para pemuka ormas berdiri berbaris, juga berbagai surat pernyataan resmi yang intinya; pertama, menunjukkan keberpihakan dan kesetiaan mereka kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo. Kedua, menekankan pendekatan dialog damai di atas meja perundingan. Ketiga, menghimbau untuk tidak terlibat aksi massa yang mereka nilai sebagai “tindakan perusakan maupun perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.”

Posisi yang diambil oleh para pemuka agama terhadap aksi massa jelas berwatak kontra-revolusioner, yang memang bertujuan untuk mengerem laju kekuatan revolusioner yang sedang mulai tumbuh dalam kesadaran umat. Posisi ini dapat kita baca dengan mengasumsikan bahwa kekuatan massa dalam sebuah aksi revolusioner, sebuah aksi yang bertujuan untuk mengubah sistem secara keseluruhan, terbagi menjadi dua kekuatan yang saling bertentangan; kekuatan revolusioner yang berupaya melakukan perubahan radikal dan menolak hidup lebih lama di dalam tatanan status quo; dan kekuatan kontra-revolusioner yang berusaha mempertahankan status quo.

Konsolidasi para pemuka agama dengan presiden, alih-alih menunjukkan keberpihakan kepada umat yang menderita, justru menunjukkan posisi mereka sebagai bamper elite negara yang bertujuan meredam dan mengisolasi potensi aksi massa agar tidak berkembang menjadi gerakan kelas yang lebih luas. Karena, basis massa dari ormas-ormas Islam tersebut sebagian besarnya adalah akar rumput yang terdiri dari kelas pekerja, petani, dan kaum miskin kota yang jelas-jelas menjadi korban kebijakan negara yang ugal-ugalan. Sungguh ironis, ketika para pemuka agama yang notabene memiliki kekuatan simbolik untuk berbicara atas nama umat tentang keadilan sejati, pada saat yang sama justru dimanfaatkan negara untuk meredam amarah umat.

Ormas dalam situasi ini menjadi satu dari sekian senjata rezim status quo, yang tidak berbeda dari aparat kekerasan lainnya, seperti polisi dan tentara. Sementara aparat polisi dan TNI diluncurkan sebagai senjata penyerangan terhadap rakyat, ormas agama diguna-guna jadi senjata pertahanan untuk mencegah krisis legitimasi negara. Mengikuti definisi Kojève tentang basis keberadaan sebuah otoritas, otoritas negara sejatinya dibentuk oleh sejumlah pengakuan sosial[4] dan pengakuan para pemuka agama yang mereka nyatakan, khususnya oleh Nahdlatul Ulama, sebagai “wujud komitmen kebangsaaan”[5] memperkuat kedudukan rezim status-quo sebagai satu-satunya otoritas pengorganisasian politik yang sah. Tentu saja bukan sebagai senjata utama. Tidak ada senjata pamungkas dalam peperangan politik, seluruh senjata mesti dikeluarkan secara bersamaan oleh negara yang sedang di ambang krisis. Rezim akan mengerahkan cara apapun untuk meredam aksi massa dengan menggabungkan persetujuan aktif di berbagai lini sosial dan represi dari aparat yang mereka miliki.

Lebih jauh lagi, para pimpinan ormas ini tidak cukup hanya dengan berkonsolidasi, tetapi mereka juga menegur umatnya agar tetap “tenang” seolah letak salah dan keliru dalam rangkaian kejadian ini semata-mata ada pada tindakan aksi massa. Teguran semacam ini jelas-jelas merupakan upaya gaslighting elite ormas terhadap umatnya sendiri, dengan membuat umat mempertanyakan kewarasan mereka sendiri dan di waktu yang sama menggerus kepercayaan diri dan keberanian mereka melawan tirani. Pernyataan itu juga secara implisit menyatakan bahwa rakyat berada di pihak yang salah karena telah “memecah belah persatuan”. Padahal aksi-aksi terakhir justru menunjukkan bahwa massa bersatu padu turun di jalanan dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, mereka juga mengalihkan isu aksi massa yang jelas-jelas hadir dengan tuntutan-tuntutan yang valid sebagai pertentangan aksi rusuh dan damai, tak ubahnya sebagaimana mereka berbicara tanpa rasa malu tentang perbedaan kelompok radikal dan moderat.

Bagaimanapun di titik ini, di mana derita sudah sampai ubun-ubun, keberanian massa tidak akan surut dengan gaslighting semacam itu. Dalam amarah yang membuncah, mayoritas muslim tidak akan menggubris sirkus para pimpinan ormas yang monoton tersebut. Meski begitu, kita tetap harus menyadari bahwa di dalam aksi massa terdapat hukum inersia sebagaimana di ilmu alam; di mana sebagian dari elemen masyarakat yang diam dan nyaman di tatanan rezim status quo akan cenderung diam meskipun situasi objektif telah begitu mendesak.[6] Meskipun terdapat kalangan muda yang memiliki kesadaran politik revolusioner, kalangan tua, karena terjebak dalam sebuah tatanan yang terlalu terbiasa mereka tinggali, sering kali memiliki kesadaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi. Kalangan tua, termasuk jajaran ulama yang dekat dengan pemerintahan dan elite-elite kepengurusan lembaga, akan menuruti atau bahkan dapat dengan mudah mengajak generasi tua lainnya untuk tetap “tenang” dan menyalahkan diri mereka, sebagaimana dikehendaki oleh pimpinan ormas yang berkumpul di Hambalang. Hukum ini berlaku bagi setiap generasi tua yang sebelumnya merasa nyaman dan mengalami inersia terhadap tatanan status quo.

Meskipun hukum tersebut mengandaikan bahwa massa tidak dengan otomatis bergerak terlibat perjuangan, namun bukan berarti massa tidak dapat berubah. Begitu goncangan eksternal yang menciptakan perubahan mendadak hadir—seperti kebijakan penaikan pajak—generasi tua yang sebelumnya cenderung kontra-revolusioner akan segera menggabungkan diri mereka bersama gerakan generasi muda revolusioner. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembesaran skala gerakan setelah kemartiran Affan Kurniawan.

Berbeda dengan generasi tua, generasi muda, para santri, mahasiswa, dan jajaran ulama muda yang memiliki kesadaran politik terdidik sudah pasti tau dimanakah posisi ormas keagamaan di tengah-tengah pusaran kuasa rezim otoriter baru-baru ini. Mereka sebenarnya telah menyadari bahwa ormas-ormas telah lama dikooptasi negara dan telah menjadi aib buat mereka sendiri. Dalam kasus Nahdlatul Ulama, semasa kepemimpinan Gus Yahya sejak kepresidenan Jokowi, ormas ini dengan mudah menerima konsesi tambang.[7] Di periode itu juga, ormas ini bahkan menyatakan dukungan, meski secara tertutup, terhadap calon presiden Prabowo ketika pemilu terakhir berlangsung.[8] Terlibat dalam sejumlah konsesi tambang, beberapa intelektual dari ormas ini juga ngawur dan sangat tidak keren melabeli para aktivis lingkungan sebagai wahabi lingkungan.[9] Umat Islam, khususnya generasi muda, sudah sejak lama tahu bagaimana ormas-ormas keagamaan mereka dikooptasi negara. Terlebih ketika menyadari politik bagi-bagi kue yang diperluas tidak hanya kepada partai, tetapi juga organisasi sosial lainnya yang turut mensukseskan pemilu presiden terpilih. Konsolidasi yang berlangsung akhir-akhir ini memang menghentakkan, namun bukan berarti ia tak terduga.

Dalam sebuah aksi massa yang notabene merupakan ledakan dari pertentangan-pertentangan yang sudah ada sebelumnya, gerakan yang diciptakan oleh generasi muda seperti bola salju yang akan sulit dihentikan. Ia akan menggelinding dan membesar mempersatukan generasi tua yang sebelumnya menghadang dengan penuh kelembaman. Generasi tua yang tidak secara langsung terlibat dalam berbagai konsolidasi politik yang kotor, kendati mungkin pelan tapi pasti, akan segera menyadari pentingnya menggabungkan kesadaran mereka bersama generasi muda untuk bersama-sama menggilas sistem pemerintahan yang telah menciptakan penderitaan yang selama ini mereka tanggung.

Meskipun generasi tua telah mengalami kelembaman dan terjebak dalam kenyamanan sistem yang ada, goncangan eksternal dan aksi massa yang pada mulanya terdiri dari generasi muda akan membantu generasi tua untuk menumbuhkan kesadaran politik revolusioner mereka. Proses ini bisa berlangsung cepat, sebagaimana dijelaskan dalam Gerakan Rakyat, Api Sekam yang Kini Membakar Semuanya: “Massa belajar lebih cepat dalam satu hari perjuangan dibandingkan selama bertahun-tahun dalam keadaan damai.”[10] Awalnya mereka tergerak oleh tuntutan yang hanya bersifat spontan dan menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan mereka, seperti kenaikan pajak lalu kemuakan maruknya dewan rakyat, lantas tuntutan ini berkembang hingga tuntutan yang murni politik: untuk membubarkan dewan yang tidak berguna itu. Dalam waktu yang singkat dan revolusioner, dengan arahan pimpinan organisasi yang mampu menyebarkan imajinasi politik yang membebaskan, massa mampu merangkum pengalaman beberapa dekade, “tanpa [harus] belajar dari Lenin, massa belajar bahwa Negara adalah badan khusus orang-orang bersenjata yang membela kelas penguasa.”

Sejumlah respons yang tersebar di media sosial menunjukkan ketidakpercayaan generasi muda terhadap para pengurus ormas yang telah berkonsolidasi dengan presiden. Konsolidasi itu, di sisi lain, juga menunjukkan bahwa organisasi keagamaan tidaklah homogen. Kita, mahasiswa diaspora Mesir, tidak perlu kaget dengan sirkus-sirkus monoton para pemuka agama yang berkumpul di Hambalang. Alih-alih melakukan penyerahan dan bersikap pesimis, kita perlu membantu generasi muda dan ulama progresif yang sampai detik ini telah dan masih memberikan sumbangsih besar dalam membentuk dan memelihara kesadaran revolusioner massa. Tulisan ini akan ditutup dengan mengutip pesan yang disampaikan oleh Gus Fayyadl:

Bangsa Indonesia harus mencari alternatif atas sistem demokrasi parlementer berjenjang yang menyuburkan oligarki dan korupsi, juga sistem pengamanan sipil yang represif. Ada alternatif, dengan demokrasi langsung, tanpa DPR pusat, seperti di beberapa negara Amerika Latin. Ada alternatif lain, polisi tidak di bawah presiden, tapi bertanggung jawab ke pimpinan daerah atau rakyat sendiri. Sehingga lebih mudah dikontrol rakyat. Banyak alternatif, insya Allah. Indonesia tak kekurangan orang pintar. Saatnya sekarang rakyat didengar kemauan dan usulannya. Ribuan sarjana siap berkontribusi untuk memikirkan masa depan negeri.

Catatan Akhir

[1] Bardjan, “Komnas HAM Confirms Police Human Rights Violations in Death of Affan Kurniawan,” September 2, 2025, https://en.tempo.co/read/2045520/komnas-ham-confirms-police-human-rights-violations-in-death-of-affan-kurniawan.

[2] Raihan Immaduddin, “Kematian Affan Kurniawan dan Gejala Amnesia Negara” accessed September 2, 2025, https://bandungbergerak.id/article/detail/1599770/kematian-affan-kurniawan-dan-gejala-amnesia-negara.

[3] Dewi Rina Cahyani et al., “Ormas Islam Temui Presiden Prabowo Dan Kepala BIN Bahas Demonstrasi Masif,” 16 August 31, 2025, https://www.tempo.co/politik/16-ormas-islam-temui-presiden-prabowo-dan-kepala-bin-bahas-demonstrasi-masif-2064950.

[4] Alexandre Kojève, Notion Of Authority (Verso, 2020).

[5] Muhamad Ridlo S, Eskalasi Aksi Massa Meningkat, PBNU Perintahkan 5 Poin Ini Kepada Pengurus NU Daerah, August 31, 2025, https://stmikkomputama.ac.id/eskalasi-aksi-massa-meluas-pbnu-perintahkan-5-poin-ini-kepada-pengurus-nu-provinsi-dan-kabupaten/.

[6] Alan Woods, “The Egyptian Revolution: ‘The People Want the Downfall of the System,’” February 4, 2011, https://marxist.com/egyptian-revolution-people-want-downfall-of-the-system.htm.

[7] Konsesi tambang secara ekonomi politik tidak diberikan cuma-cuma. Penerimaan NU terhadap konsesi tambang sejalan dengan kesediaannya menjadi mesin pembersih noda dan bercak darah yang ditimbulkan oleh pemerintah. Baca lebih lengkap di Muhammad Akbar Darojat Restu Putra, Tameng Bagi Oligarki: NU Dan Ekonomi-Politik Kebijakan Konsesi Tambang, July 23, 2024, https://islambergerak.com/2024/07/tameng-bagi-oligarki-nu-dan-ekonomi-politik-kebijakan-konsesi-tambang/.

[8] RM.ID, “Mayoritas Ke 02, Warga NU Ikut Ulama Dan Jokowi,” accessed September 3, 2025, https://rm.id/baca-berita/pemilu/208750/mayoritas-ke-02-warga-nu-ikut-ulama-dan-jokowi.

[9] Muhammad Akbar Darojat Restu Putra, Tameng Bagi Oligarki: NU Dan Ekonomi-Politik Kebijakan Konsesi Tambang, July 23, 2024, https://islambergerak.com/2024/07/tameng-bagi-oligarki-nu-dan-ekonomi-politik-kebijakan-konsesi-tambang/. baca juga: Liberalisme Demagog Ulil, September 1, 2025, https://indoprogress.com/2025/09/liberalisme-demagog-ulil/.

[10] Redaksi Sosialis Revolusioner, Gerakan Rakyat, Api Sekam Yang Kini Membakar Semuanya, August 29, 2025, https://revolusioner.org/gerakan-rakyat-api-sekam-yang-kini-membakar-semuanya/.

Editor: Mukhammad Kafabih